PROBLEMATIK PROSEDUR PERGANTIAN KEPALA DAERAH (Studi Kasus Wakil Walikota Surabaya Sisa Masa Jabatan 2010-2015 : Whisnu Sakti Buana, ST) - ELVIRA YULIANNA ANUGRAHWATI (Universitas Negeri Surabaya, 2014)
Abstrak Kekosongan jabatan di dalam pemerintahan tentunya akan berimplikasi pada terganggunya kegiatan-kegiatan yang ada di dalam pemerintahan. Kota Surabaya yang mendapat julukan kota pahlawan juga sempat mengalami kekosongan jabatan wakil walikota sisa masa jabatan 2010-2015. Pengisian kekosongan jabatan tersebut sudah dilakukan oleh DPRD Kota Surabaya, namun muncul problematik dalam proses pemilihannya. Merujuk pada latar belakang di atas penulis menarik dua rumusan masalah untuk diteliti yang pertama mengenai adanya perbedaan pendapat mempersoalkan kuorum dalam pengambilan keputusan pengisian kekosongan jabatan wakil walikota Surabaya di rapat paripurna DPRD Kota Surabaya yang merujuk pada tiga aturan hukum yakni Tata Tertib Panitia Pemilihan, Peraturan DPRD Kota Surabaya Nomor 50 Tahun 2010 tentang tentang Tata Tertib DPRD Kota Surabaya, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juncto Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, rumusan masalah yang kedua yaitu apakah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.35-184 dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini yang pertama yakni mengetahui keabsahan kuorum dalam penetapan Whisnu Sakti Buana, ST sebagai wakil walikota Surabaya sisa masa jabatan 2010-2015, yang kedua mengetahui objek sengketa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.35-184 dapat digugat di PTUN atau tidak. Penelitian ini menggunakan penelitian jenis yuridis normatif (doktrinal), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dan bahan–bahan hukum yang berhubungan dengan persoalan pemerintahan daerah. Pendekatan yang digunakan didalam penelitian ini yaitu pendekatan Undang-Undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani yaitu permasalahan penelitian dalam studi kasus penetapan wakil walikota Surabaya Whisnu Sakti Buana, ST, serta pendekatan kasus (case approach), beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum. Kata Kunci : prosedur, kepala daerah, kuorum The vacancy in the government will certainly have implications to the disruption of existing activities in the government. Surabaya which got the nickname City of Heroes also had suffered a vacant position of vice mayor of the remaining term of 2010-2015. Filling of vacancy has been done by the Parliament of Surabaya, but a problematic appears in the hiring process. Referring to the background explained above author draws two formulations of the problem to be studied, the first is the difference of opinion in the decision-making filling vacant position of vice mayor of Surabaya in the plenary session of Surabaya Parliament referring to the three rules of law specifically the Election Committee Rules, Surabaya City Council Regulation No. 50 Year 2010 concerning the Rules of Surabaya City Council, Government Regulation No. 16 Year 2010 on Guidelines for Preparation of the Regional Representatives Council Regulation about Legislative Council Rules. Law Number 27 Year 2009 about People's Consultative Assembly, House of Representatives, Regional Representatives Council, and the Council of Regional Representatives The second problem is whether the Decree of the Minister of the Interior of the Republic of Indonesia No. 132.35-184 may be sued in the Administrative Court (Administrative Court). The purpose of this study is to determine the validity of the first quorum in determining Whisnu Sakti Buana, ST as vice mayor of Surabaya, the term of 2010-2015, the second is to understand the object of dispute related to Decree of the Minister of the Interior of the Republic of Indonesia No. 132.35-184 may be sued in the Administrative Court (Administrative Court) or not. This study uses a type of normative research (doctrinal), the research that focused on reviewing the application of the rules or norms of the positive law and legal materials relating to the issue of local governance.The approach used in this study is the Law approach (the statute approach) which is done by examining all laws and regulations that has to do with the legal issues handled namely the case study research problems in the determination of the deputy mayor of Surabaya Whisnu Sakti Buana, ST, and case approach, some cases are reviewed for reference to a legal issue. Keyword : procedur, regional head, quorum