HAK RECALL PARTAI POLITIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD - WIRA HADI SANTOSO (Universitas Negeri Surabaya, 2015)
Recall merupakan kata dalam bahasa Inggris yang terdiri dari kata “re” yang artinya kembali, dan “call” yang artinya panggil atau memanggil. Recall merupakan hak untuk mengganti anggota lembaga pemusyawaratan/perwakilan dari kedudukannya sehingga tidak lagi memiliki status keanggotaan di lembaga tersebut. Hak recall dalam ketatanegaraan Indonesia juga dikenal sebagai Penggantian Antar Waktu (PAW) yang diatur dalam Pasal 239 ayat (1) dan dijabarkan lebih lanjut mengenai alasan-alasannya dalam Pasal 239 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Anggota DPR diberhentian antarwaktu diusulkan oleh partai politiknya sesuai peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, pemilihan anggota DPR menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka. Lewat sistem semacam ini, partai-partai politik cenderung mencari kandidat yang populer sehingga punya daya tarik yang tinggi di mata para pemilih. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hak recall partai politik yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tujuan kedua adalah untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh bagi anggota DPR yang direcall jika dirugikan karena tidak sesuai dengan Undang-undang dan AD/ART partai politik. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konsep (conceptual approach). Seseorang terpilih di parlemen bukanlah karena diangkat atau ditunjuk partai, melainkan terpilih karena pilihan langsung dari rakyat sendiri untuk duduk di lembaga perwakilan. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu, regulasi pemberhentian dari kepartaian terhadap anggota legislatif yang memiliki dampak pemberhentian sebagai anggota legislatif perlu disempurnakan lagi dengan meminta rekomendasi terhadap anggota legislatif terkait kinerja dari anggota yang bersangkutan, dengan catatan bahwa anggota tersebut diberhentikan dengan alasan terkait sikap maupun pendapatnya dalam rapat maupun paripurna pada lembaga legislatif. Sistem proporsinal terbuka yang dianut dalam pemilu di Indonesia tentunya tidak terciderai karena dengan melibatkan seluruh anggota legislatif sebagai representsi rakyat.Kata Kunci : Hak Recall, Recall Anggota DPR, Sistem Pemilu IndonesiaABSTRACTRecall is an English word which consists of the word