PENERAPAN PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENGENAI BATAS WAKTU PROSES PERSIDANGAN (Studi Kasus Pada Pengadilan Tipikor Surabaya) - AFIF MUNIM ACHMAD (Universitas Negeri Surabaya, 2016)
Pasal 29 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengenai batas waktu proses persidangan(untuk selanjutnya disebut UU Pengadilan Tipikor), mengatur tentang persidangan perkara Tipikor dibatasi paling lama 120 hari, terhitung sejak tanggal pertama berkas dilimpahkan ke Pengadilan sampai dibacakannya putusan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami penerapan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 pada Pengadilan Tipikor Surabaya, mengetahui dan memahami kendala yang dihadapi oleh hakim di Pengadilan Tipikor Surabaya dalam menjalankan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum, menggunakan metode kualitatif yaitu data yang diperoleh, baik primer maupun sekunder, akan disajikan secara deskriptif, data diperoleh dengan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang didapat adalah Pengadilan Tipikor Surabaya pada dasarnya telah menjalankan Pasal 29 UU Pengadilan Tipikor. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa penerapannya masih belum efektif atau masih belum dilaksanakan secara sempurna karena beberapa faktor yang melatarbelakangi diperpanjangnya waktu persidangan. Berbagai kendala dihadapi pihak Pengadilan Tipikor Surabaya dalam hal penerapan batas waktu proses persidangan Pasal 29 UU Pengadilan Tipikor diantaranya, faktor hukum, tidak adanya akibat hukum apabila melanggar ketentuan Pasal 29 UU Pengadilan Tipikor, Faktor penegak hukum, jumlah hakim yang hanya 11 orang dirasa belum cukup efektif, Faktor sarana atau fasilitas, fasilitas dirasa kurang terutama ruang sidang yang hanya terdiri dari 3 ruangan, Faktor masyarakat, kesadaran masyarakat untuk menaati setiap agenda sidang dirasa masih kurang, faktor kebudayaan, seringnya perkara Tipikor yang diputus melebihi batas waktu 120 hari. KATA KUNCI : Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Batas Waktu Proses Persidangan. Abstract Article 29 the law number 46 years 2009 on the court of criminal acts of corruption about the time limit a trial ( to hereinafter referred to as law court tipikor ), Set about trial matter tipikor restricted a maximum 120 days , as of the date of first file be transferred to court to read decisions . Purpose in this study is to find and understand the application of article 29 act no 46 2009 on the courts tipikor surabaya , know and understand obstacles faced by the judge at the trial tipikor surabaya in running the provision of article 29 act no 46 2009. The kind of research that is used is empirical research law which includes research on identification law and research on the effectiveness of law , uses the method qualitative namely the data collected , both primary and secondary , will be presented a sort of descriptive set, data is collected with by interviews and documentation The results of the study as follows: Court tipikor surabaya basically has run article 29 law court tipikor, But it cannot be denied that it is not effective or still has not been implemented perfectly because of some factors for time trial stopping program . Various obstacles faced by court tipikor surabaya in terms of the application of a term a trial article 29 law court tipikor of them, the law , the absence of the law when crosses article 29 law court tipikor, The law enforcement , the number of the only 11 people is not sufficiently effective, Factor means or facilities, facilities it has not especially of the courtroom only consisted of 3 room, The community factor, public awareness to obey every agenda the trial is still lacking, cultural factors , many tipikor case that were found to exceed the time limit 120 days . Keywords: Corruption, The Court Corruption, The Deadline A Trial.