PEMENUHAN HAK-HAK BAGI MAHASISWA PENYANDANG DISABILITAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PENYANDANG CACAT﻿﻿ - REGA FRANANDAKA (Universitas Negeri Surabaya, 2015)
Penyandang disabilitas merupakan warga negara yang mempunyai hak yang sama, termasuk dalam pendidikan sebagaimana diatur Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 6 Undang- Undang Nomor 04 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat mengatur bahwa Penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan dan aksesibilitas sesuai dengan kondisi disabilitasnya dan mendapatkan aksesibilitas supaya bisa mandiri. Perlindungan terhadap penyandang disabilitas juga diatur dalam ketentuan Internasional, salah satunya adalah Convention On The Rights Of Persons With Disabilities. Ketentuan tersebut belum terlaksana di lingkungan Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pemenuhan hak-hak bagi mahasiswa penyandang disabilitas di lingkungan Universitas Negeri Surabaya dan untuk menganalisis hambatan yang dihadapi Universitas Negeri Surabaya dalam usaha memenuhi hak-hak bagi mahasiswa penyandang disabilitas di lingkungan Universitas Negeri Surabaya. Penelitian ini adalah yuridis-empiris, Data yang dikumpulkan terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini dilakukan dalam lingkungan Universitas Negeri Surabaya. Teknik analisis data dalam penelitian ini melalui analisis preskriptif yakni memberikan argumentasi terkait permasalahan yang diteliti. Pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas di lingkungan Universitas Negeri Surabaya masih belum terlaksana. Hal ini karena aksesibilitas diantaranya lift, lerengan, jalur pemandu, buku bicara, komputer bicara dan aksesibilitas lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Pembelajaran Layanan Khusus pada Pendidikan Tinggi, belum disediakan secara lengkap dan merata. Penyediaan aksesibilitas difokuskan pada gedung FIP dan PLB. Aksesibilitas pada gedung lain masih belum merata, bahkan ada gedung yang tidak ada aksesibilitas sama sekali. Kondisi tersebut terhambat karena kebanyakan Gedung Unesa adalah bangunan lama, Pihak Perpustakaan menunggu kebijakan atasan untuk menyediakan aksesibilitas, dan ada perbedaan pemahaman terkait dengan penyediaan aksesibilitas pada jajaran pimpinan Unesa.Kata Kunci :Pemenuhan Hak, Penyandang Disabilitas, AksesibilitasAbstractDisability is a citizen who has the same right, including in education regulated article 31 subsection (1) The Constitution of the Republic of Indonesia Years 1945.Article 6 the Law Number 04 Years 1997 about disabled arranged that disability deserves education and accessibility matches the disabilities and get accessibility that could be independent. Protection against disability also mentioned in the international, one of which is convention on the rights of persons with disabilities. This requirement not yet done on a State University of Surabaya (Unesa). This research is juridical empirical, namely research the implementation of the legislation and obstacles faced in implement the fulfillment of rights to university students people with disability. The sources collected consisting of the primary sources and secondary sources. Method data collection obtained through interviews, observation and documentation. Research sites are done in a State University of Surabaya (Unesa). Parties can tell us is respondents, informants and speakers, used in research is just informants. Analysis method data in this study prescriptive analysis the argument related to give the study. The fulfillment of rights of people with disabilities on a State University of Surabaya (Unesa) has not been undertaken. This is because accessibility of them the elevator, ramp, the guiding block, book talk, computer talk and accessibility other as stipulated in Section 5 Regulation Education And Culture Minister (Permendikbud) No. 46 2014 about Education and LearningSpecial Service in Higher Education, not provided a complete and evenly. Provision of accessibility focused on building FIP and PLB. Accessibility in building some are still has not been spread evenly, there are even building which there is no accessibility at all. This condition impeded because most of building Unesa is the old buildings, the library waiting for policy superior to provide accessibility, and there is a difference in understanding related to provide accessibility on the Unesa leaders.Keywords :Fulfilment, disabled, Accessibility