KEWAJIBAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DELTA TIRTA SIDOARJO DITINJAU DARI PASAL 7 UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 - DYANTI ARIN DITA (Universitas Negeri Surabaya, 2016)
Penelitian ini diawali dengan permasalahan yang sedang terjadi di PDAM Delta Tirta Sidoarjo. Banyaknya keluhan aduan oleh konsumen yang ditujukan terhadap kinerja PDAM Delta Tirta Sidoarjo menjadikan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen merasa kecewa terhadap penyediaan air minum yang dilkasanakan oleh PDAM. Hal ini ditandai dengan belum terlaksananya kewajiban dari pihak PDAM dalam pemenuhan kebutuhan akan air minum. Disinilah peranan dari Undang Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang sepenuhnya telah mengatur mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha maupun konsumen secara imbang. Pada dasrnya konsumen memiliki hak yang dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen apabila pelaku usaha tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya. tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami implementasi pasal 7 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 oleh PDAM Delta Tirta Sidoarjo terkait pemenuhan hak atas kenyamanan konsumen.serta untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab PDAM Delta Tirta Sidoarjo dalam pemenuhan hak atas kenyamanan konsumen. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris (sosiologis) dengan tipe yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini dilakukan di PDAM Delta Tirta Sidoarjo. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian teknik pengumpulan data menggunakan analisis deskrptif dengan tahapan editing, classifying, verifying, analyzing, concluding dan di analisis secara kualitatif dengan cara memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari informan serta kelengkapan jawaban yang diterima. PDAM Delta Tirta Sidoarjo selaku pihak pelaku usaha dalam penyediaan air minum belum melaksanakan penerapan pasal 7 UUPK mengenai kewajiban pelaku usaha. Meningkatnya keluhan konsumen menjadi salah satu tolak ukur terhadap kinerja PDAM, hal tersebut menjadikan belum terlaksanannya kewajiban pelaku usaha dengan prima dan terpadu. Pengaduan atas penyediaan air minum yang dilakukan oleh konsumen merupakan salah satu hal bahwa belum optimalnya pemenuhan hak atas kenyamanan yang di miliki oleh konsumen. PDAM Delta Tirta Sidoarjo selaku pihak pelaku usaha belum bertanggung jawab mengenai penyediaan air minum dengan mampu menghasilkan standar mutu yang baik dalam segi kualitas maupun kuantitas serta mampu meberikan pelayanan yang professional kepada konsumen pengguna layanan penyediaan air minum. Kata Kunci : Kewajiban, PDAM, Perlindungan Konsumen This study begins with the problems that are happening in the Delta Tirta Sidoarjo TAPS. Number of complaints by consumers which shown on the performance of Delta Sari Sidoarjo TAPS make consumers in a weak position. Consumers feel disappointed towards the provision of drinking water which is implemented by the TAPS. It is characterized by has not fulfilled yet the obligation of the TAPS in the fulfillment of needs for drinking water. This is the role of the law number 8 year 1999 on consumer protection which has been governed completely on the rights and obligations of businesses and consumers in a draw. Basically, the consumer has the right that is protected by the consumer protection laws if businesses are not able to fulfill their responsibilities. The purpose of this research is to know and understand the implementation of article 7 of law number 8 year 1999 by Delta Tirta Sidoarjo TAPS related to the fulfillment of the right to the production of consumer as well as to know and understand the responsibility of Delta Tirta Sidoarjo TAPS in the fulfillment of the right to the convenience of consumers. This research is empirical legal research (sociological) with the type of juridical sociology. The location of this study conducted in PDAM Delta Tirta Sidoarjo. Data collection through interviews and documentation, and data collection techniques using descriptive analysis of the stages of editing, classifying, verifying, analyzing, concluding and qualitative analysis by examining return on information obtained from informants and completeness of the answers received. Type of this research is legal empirical (sociological) with the type of juridical sociological. This study was conducted in Delta Tirta Sidoarjo TAPS. The data collection techniques were through interview and documentation, then the use of descriptive analysis with the stages of editing, classifying, verifying, analyzing, concluding, and for qualitative analysis by examining the information obtained from the informant as well as the completeness of the received answers. Delta Tirta Sidoarjo TAPS as the business actor in the provision of drinking water has not implemented yet the application of article 7 of the Consumer Protection Act regarding the obligations of businesses. The rising of consumers’ complaints became one of the benchmarks of the performance of TAPS, it has not been integrated in the implementation of the obligation of businesses. Delta Tirta Sidoarjo TAPS as the business actor is not responsible for the quality of good in terms of quality and quantity as well as capable of providing a professional service to the consumer as the user of the provision of drinking water service. Keywords: obligation, TAPS, protection of consumers.