PENEGAKAN HUKUM PASAL 13 AYAT (1) SUB B UNDANG–UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI SURABAYA BARAT - GALILEO HERLANGGA (Universitas Negeri Surabaya, 2016)
Abstrak Penelitian ini dilatar belakangi oleh penemuan adanya kasus eksploitasi pada anak di daerah Surabaya Barat khususnya di daerah Dolly yang sudah resmi ditutup oleh Walikota Surabaya. Kenyataannya setiap malam masih dijadikan tempat kegiatan prostitusi yang sifatnya tertutup, hal ini dikarenakan kondisi ekonomi masyarakat surabaya masih dibawah kemiskinan, termasuk orangtua mengeksploitasi anak secara seksual. Penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum ( tentang eksploitasi anak secara seksual Pasal 13 ayat (1) sub b Undang-Undang Perlindungan Anak) di Surabaya Barat yang dilakukan oleh Unit PPA Polrestabes Surabaya, dan serta kendalanya. Data diperoleh melalui tiga metode yaitu wawancara, pengamatan, dan dokumentasi, analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pasal 13 ayat (1) sub b Undang-Undang Perlindungan Anak di Surabaya Barat kurang maksimal. Beberapa kendala yang dialami oleh penyidik Polrestabes Surabaya diantaranya kurangnya pengetahuan dan pendekatan oleh personel kepolisian terhadap korban anak eksploitasi secara seksual, faktor masyarakat yang saling menutupi keberadaan perdagangan anak di bawah umur dan faktor budaya masyarakat yang menganggap tidak terjadi masalah yang serius atau membenarkan tindak pidana eksploitasi anak secara seksual. . Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perlindungan Anak, Eksploitasi Anak Secara Seksual, Surabaya Barat. Abstract This research based on fact about exploitation to child in the west Surabaya especially in Dolly area which has been closed by the Mayor of Surabaya City. In fact, every night still used as a prostitution which are closed,. This is because the economic condition Surabaya society which is still below, including the parents who sold their children because of economic motive. This research aim to know about law enforcement (exploitation child of sexual section 13 article (1) sub b Act of Child Protection) in West Surabaya, obstacles too. Data collection used three methods, that is interview, observation, and documentation as well as data analysis used descriptive qualitative. This reseach result indicates that law enforcement section 13 article (1) sub b Act of Child Protection in West Surabaya are less optimal and there is not yet the act of concrete, the follow up to the required in overcoming this problem. There are several problemsby investigators Polrestabes Surabaya lack of police personnel abaou method and insight knowledge for victim child of exploitation sexual, each other factors people cover the existence of trade child under age andcultural factors a society does not occur a serious problem or justify sexual exploitation of children. Keywords: Law Enforcement, Protection of Children, sexual exploitation of children, West Surabaya