Studi Kebijakan Pengembangan Tanaman Obat di Indonesia - Selma Siahaan; Ni Ketut Aryastami (Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2018)
Abstract Indonesia is rich in biodiversity. The treatment that uses herbs or medicinal plants (MP) by the community is an effort of the community to live a healthy life independently. Therefore, the Government should encourage the development of MP in the multi-sector areas, among others: health, agriculture, forestry and the informal sector, therefore policies related to MP should be implemented coordinatively, so that the MP development program can run well. The policy for the development of the MP study carried out in 2013 was aimed at analyzing policies and coordination across sectors of the MP development program. It is a qualitative study whose information is obtained from managers and implementers of policies related to MP in the health sector, agriculture, forestry, central & regional government, PKK administrators, research bodies and universities. The study was conducted in Jakarta, West Java, Central Java and Yogyakarta. The study results show that policies related to the development of MP in each sector have different priority levels. The central policy in the health sector is more directed at how treatment with MP can integrate with formal health services and self-medication, while the agricultural and forestry sectors lead to industrialization to improve the economic level of the community. At the regional level, the development of MP still expects. AbstrakIndonesia kaya dengan keanekaragaman hayati. Pengobatan yang menggunakan herbal atau tanaman obat (TO) oleh masyarakat merupakan upaya masyarakat untuk hidup sehat secara mandiri. Oleh karena itu, seyogyanya pemerintah mendorong pengembangan TO yang berada pada wilayah multisektor antara lain: sektor kesehatan, pertanian, kehutanan, dan sektor informal. Karena itu kebijakan terkait TO seharusnya dapat diimplementasikan secara koordinatif, sehingga program pengembangan TO dapat bejalan baik. Studi kebijakan pengembangan TO yang dilaksanakan tahun 2013 bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan koordinasi lintas sektor program pengembangan TO. Studi ini merupakan studi kualitatif yang informasinya diperoleh dari pengelola dan pelaksana kebijakan terkait TO pada sektor kesehatan, pertanian, kehutanan, pemerintahan pusat dan daerah, pengurus PKK, badan penelitian, dan universitas. Studi dilakukan di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Hasil studi memperlihatkan kebijakan terkait pengembangan TO di masing-masing sektor memiliki tingkat prioritas yang berbeda-beda. Kebijakan pusat di sektor kesehatan lebih mengarah bagaimana pengobatan dengan TO bisa berintegrasi dengan pelayanan kesehatan formal dan swamedikasi, sementara sektor pertanian dan kehutanan mengarah kepada industrialisasi untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Pada tingkat daerah, pengembangan TO masih mengharapkan dukungan dari pusat terutama untuk anggaran dan pembinaan. Hasil analisis menunjukkan masih ada gap antara kebijakan dengan pelaksanaan pengembangan TO. Secara umum, koordinasi masih menjadi kelemahan setiap sektor, baik koordinasi lintas sektor maupun koordinasi dari pusat ke daerah. Program-program yang sudah baik di tingkat pusat menjadi kurang berarti karena kurangnya sosialisasi dan pelaksanaan di lapangan. Diperlukan adanya kebijakan terobosan untuk peningkatan pemanfaatan TO baik untuk kesehatan maupun peningkatan ekonomi.