STUDI PERATURAN MAHAR DI PAKISTAN: TELAAH ARGUMENTASI DAN TUJUAN PEMBENTUKAN - Fauzan Ni'ami (IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021)
AbstrakTulisan ini mengupas tentang dasar argumentasi dan tujuan pembentukan peraturan UU Mahar 1976 di Pakistan. Didahului dengan pembahasan konsep mahar dan struktur sosial pakistan, argumentasi adanya peraturan mahar, serta tujuan peraturan mahar di Pakistan. Metode yang dipakai adalah deskripsi kualitatif dengan pendekatan fakta teoritis melalui media informasi baik berita, artikel, dan sumber lainya. Hasil penelitian ini menunjukan dasar argumentasi pembentukan aturan mahar di Pakistan adalah perbedaan pemahaman konsep mahar dan praktek mahar menimbulkan problem sosial. Sedangkan tujuan aturan mahar ini yaitu a). Untuk memberikan kepastian hukum, berkenaan dengan masalah perkawinan, khususnya mahar. b). Aturan mahar juga merupakan wujud penghargaan bagi kaum perempuan yang hak-haknya dirampas akibat tradisi mahar yang tidak sehat. c). Aturan mahar dinilai dalam rangka menyesuaikan dengan konteks perkembangan zaman, yaitu tuntutan egaliter. AbstractThis paper examines the basic arguments and objectives for the establishment of dowry and bridal gifts act 1976 in Pakistan. It was preceded by a discussion of the concept of dowry and the social structure of Pakistan, arguments for the existence of a dowry regulation, and the purpose of the dowry regulation in Pakistan. The method used is a qualitative description with a theoretical fact approach through information media, both news, articles, and other sources. The results of this study indicate that the basic argument for the formation of dowry rules in Pakistan is the difference in understanding the concept of dowry and the practice of dowry causing social problems. While the purpose of this dowry rule is a). To provide legal certainty, with regard to marital issues, especially dowry. b). The dowry regulation is also a form of appreciation for women whose rights have been deprived of due to unhealthy dowry traditions. c). The dowry rules are assessed in order to adapt to the context of the times, namely egalitarian demands.