Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dalam Persepektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Mahakamah Agung Republik Indonesia Nomor 3481 K/Pid.Sus/2019) - Zuliandi Simatupang (Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara, 2021)
AbstrakAnak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin Hak setiap Anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Permasalahannya adalah aturan hukum tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian, tindak pidana pencurian anak dalam pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3481 K/Pid.Sus/2019. Disimpulkan bahwa Aturan hukum tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak antara lain : Undang-Undang dasar Republik Indonesia 1945 pasal 34 Tentang “ Fakir Miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 34 Tentang “Fakir Miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”, Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak diperjelas kembali tentang pentingnya perlindungan anak dalam menjalani proses hukum, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak. Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dalam Undang-undang No 11 tahun 2012 mengutamakan kepentingan masa depan anak. dimana didalam Undang-Undang ini mengenai dengan keadilan restorative dan diversi yang mencari penyelesaian perkara dengan cara kekeluargaan, sehingga penjatuhan hukuman pidana merupakan pilihan terakhir. Tindak pidana pencurian anak dalam pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3481 K/Pid.Sus/2019 terdapat ketidakjelasan terhadap usia anak dalam perkara a quo, yaitu apakah usia anak mengacu pada surat dakwaan yang tertulis lahir pada tanggal 23 Maret 1996 dan sudah berusia 22 (dua puluh dua) tahun ataukah mengacu keterangan Terdakwa di persidangan serta Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tanggal 18 Januari 2019 yang lahir pada tanggal 30 Mei 2001 dan berusia 17 (tujuh belas) tahun, dan ketidakjelasan mengenai penerapan pasal yang didakwakan juga menyebabkan hak Anak dalam perkara a quo untuk mendapatkan proses diversi tidak terpenuhi. Kata Kunci : Yuridis, Anak, Tindak Pidana, Pencurian. AbstractThe crime of counterfeiting is a crime in which there is a system of untruth or falsehood of something (object), that thing appears from the outside as if it were true, when in fact it is contrary to the truth. The problem is the criminal responsibility of the perpetrators of falsifying authentic data in making certificates of property rights in laws and regulations, the responsibility of a notary in issuing land certificates with falsified authentic deeds, the responsibility of the perpetrators of falsifying authentic data in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 947 K/Pid/2020 It is concluded that the criminal responsibility of the perpetrators of falsifying authentic data in making certificates of property rights in the statutory regulations of the UUPA Article 52 which explains that based on laws and regulations that violate articles 19, 22, 24, 26 and 46, 47, 48, 49 paragraph (3) and 50 paragraph (2) may provide a criminal threat for violating the regulations with a maximum imprisonment of 3 months and/or a maximum fine of Rp. 10,000. Responsibilities of a notary in issuing land certificates with falsified authentic deeds As regulated in Article 263 paragraph (1), number 1 (KUHP) which deals with authentic deeds in general, the crime of forgery of letters or forgery of writing is regulated in Article 263 of the Criminal Code which threatens to imprisonment for a maximum of six years. The responsibility of the perpetrators of falsifying authentic data in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 947 K/Pid/2020 The reason for the appeal of the Public Prosecutor can be justified because the judex facti decision which states that the Defendant is not legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act as charged to him in the Single Indictment and acquits the Defendant of all charges, have been wrong and have not applied the legal regulations as they should and have considered the relevant legal facts judicially incorrectly and correctly in accordance with the legal facts revealed before the trial. Declaring that the Defendant is legally and convincingly proven guilty of committing the crime of