Peran Notaris Dalam Mewujudkan Badan Hukum Koperasi Melalui Transformasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis ( LKM-A) Di Kabupaten Temanggung - Seri Suharsa; Lathifah Hanim (Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, 2017)
ABSTRAKDalam rangka penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan / usaha dipedesaan, departemen pertanian pada tahun 2008 samapi dengan tahun 2015 telah melaksanakan Program Pengembangan Usaha Agribisnis ( PUAP ) yang merupakan bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri ( PNPM-MD ) dan telah menyalurkan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) kepada GOPAKTAN. Gopaktan membentuk Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis.( LKM-A ) sebagai pengelola PUAP dengan nominal perdesa adalah Rp. 100.000.000,- (seratus Juta rupiah ) dalam menjalankan LKM-A ini telah mengelola dengan menerapkan ketentuan seperti yang tercantum dalam Anggaran dasar dan Rumah tangga LKM-A dan setiap Akhir tahun diadakan Rapat Akhir Tahun (RAT) untuk mempertanggung jawabkan pengurus kepada semua anggota. Dana yang ada di LKM-A ini diharapkan setiap tahun akan selalu bertambah. Namun pertambahan dana ini belum signifikan dengan kebutuhan para petani. LKM-A ini kedepan dapat ditingkatkan kapasitasnya menjadi bebadan hukum.Dalam mewujudkan badan hukum koperasi diperlukan beberapa persyaratan prosedur / mekanisme yang baku salah satu peran yang sangat penting adalah adanya Notaris dalam hal ini adalah Notaris Pembuat Akta Koperasi yang akan menuangkan kehendak para pihak dalam suatu akta pendirian koperasi. Dalam mewujudkan badan hokum koperasi diperlukan beberapa persyaratan prosedur / mekanisme yang baku salah satu peran yang sangat penting adalah adanya Notaris dalam hal ini adalah Notaris Pembuat Akta Koperasi yang akan menuangkan kehendak para pihak dalam suatu akta pendirian koperasi.Kata Kunci : Notaris,Koperasi, Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis ABSTRACTIn the context of poverty alleviation and the creation of field / business in rural areas, the agriculture department in 2008 until 2015 has implemented the Agribusiness Development Program (PUAP) which is part of the National Community Empowerment Program (PNPM-MD) and has channeled the Direct Community Assistance BLM) to GOPAKTAN. Gopactan established Agribusiness Micro Finance Institution (LKM-A) as the manager of PUAP with nominal amount of Rp. 100.000.000, - (one hundred million rupiahs) in running this MFI-A has been managing by applying the provisions as stated in the Articles of Association and LKM-A Household and at the end of each year held Year End Meeting (RAT) to account for the board to all member. The funds that are in the MFI-A are expected each year will always increase. But this increase in funding has not been significant with the needs of farmers. This MFI-A in the future can be upgraded its capacity to be legal bebadan.In realizing cooperative legal entity required some requirement of procedure / mechanism which is standard one of very important role is the existence of Notary in this case is Notary Deed Co-Operation Maker who will pour the will of the parties in a deed of establishment of cooperative. In realizing the cooperative legal body required some standard procedure / mechanism requirements one of the most important role is the notary in this case is a Notary Deed Co-operative who will pour the will of the parties in a deed of establishment of the cooperative.Keywords: Notary, Cooperative, Agribusiness Microfinance Institution