ASPEK HUKUM PENGAJUAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL - Eka Ardianto Iskandar; Hari Nur Arif; Rachel Simbayak (UNIVERSITAS PAKUAN, 2021)
ABSTRAK Â Peradilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) dibentuk sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial guna menyelesaikan perselisihan di bidang ketenagakerjaan khususnya mengenai perselisihan hak,perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Pasal 57 UU PPHI, yang bunyinya: â€œHukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan IndustrialÂ adalahÂ HukumÂ Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalamÂ lingkunganÂ PeradilanÂ Umum,Â kecualiÂ yangÂ diatur secara khusus dalam undang-undang iniâ€.Terhadap putusan yang telah diputuskan melalui Perselisihan Hubungan Industrial dapat diajukan upaya hukum berupa kasasi selama 14 hari sejak putusan dijatuhkan. Upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali tidak diatur secara tegas dalam Nomor 2 Tahun 2004, penyelesaiannya diserahkan kepada stelsel hukum acara perdata, hal ini juga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mempertegas bahwa untuk perselisihan hubungan industrial dapat diajukan upaya hukum luar biasa. Namun demikian dalam praktiknya terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 yang memuat rumusan hukum kamar perdata khusus PHI bahwa dalam perkara tersebut tidak ada upaya hukum Peninjauan Kembali. Hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Nomor 48 Tahun 2009 dan akan mempengaruhi hakim PHI di dalam mengadili perkara PHI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan solusi hukum di tengah banyaknya permohonan peninjuan kembali yang diajukan oleh para pihak namun ditolak oleh Mahkamah Agung yang didasarkan pada adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Hal ini tentunya menimbulkan rasa ketidakadilan karena sangat mungkin Hakim melakukan kekhilafan dan ternyata setelah perkaranya diputus pada tingkat Kasasi ditemukan bukti-bukti baru yang sebelumnya belum diajukan dan diperiksa pada tingkat kasasi. Penelitian ini dilakukan dengan metodeÂ yuridis normative dan disajikan secara deskriptif analitis dengan mengkaji bahan hukum sekunder berupa Undang-Undang dan beberapa buku yang mengkaji mengenai ketenagakerjaan. Â Kata Kunci : Upaya hukum, perselisihan, industrial Â Â ABSTRACT Â The Industrial Relations Dispute Court (PHI) was established in accordance with the mandate of Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes in order to settle disputes in the manpower sector, especially regarding rights disputes, disputes over interests, disputes over termination of employment and disputes between trade unions/labor unions in one company. Article 57 of the PPHI Law, which reads: