MAKNA PENGISIAN JABATAN HAKIM AGUNG YANG DAPAT MENUJU KUALIFIKASI PERADILAN PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA YANG KOMPETEN DAN BERINTEGRITAS - Fahmi Hafid Bachmid; Erwin Syahruddin (UNIVERSITAS PAKUAN, 2021)
Negara Indonesia jelas merupakan negara yang berfondasikan pada prinsip demokrasi-konstitusional atau menganut negara hukum yang demokratis. Ciri pertama bahwa ajaran demokrasi sebagai landasan utama di Indonesia, antara lain nampak dalam salah satu tujuan Indonesia sebagai negara hukum adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Perlu ada perubahan terhadap rumusan Pasal 24A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 untuk menegaskan dan memastikan kewenangan DPR. Perubahan tersebut harus diikuti dengan peruabahn terhadap UU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU NomorÂ 2Â Tahun 2018 tentang MPR, DPR, dan DPD. Perlu dilakukan perubahan atas undang-undang yang terkait denganÂ pengisian jabatan Hakim Agung.