TARAF SINKRONISASI HORIZONTAL PENGATURAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH - Putri Noor Ilmi; Moch. Najib Imanullah (Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2019)
AbstractThe authority to issue Mining Business Licenses based on Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining is owned by the Central Government, Provincial Government and Regency/City Government. Meanwhile, based on Law Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government the authority to issue Mining Business Permits is owned by the Central Government and the Provincial Government. This article objective to discuss the implications of the regulation of mining business licenses that are not synchronized and efforts to synchronize the regulation of Mining Business Permits. This article is a descriptive analytical legal research. This research was carried out by the law approach. The data used are secondary data, namely the statutory provisions, the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources, and the mining law literature with the technique of collecting study documents or library materials. So that the implications of these asynchronous arrangements can be resolved and the creation of an ideal Mining Business Permit arrangement.Keywords: Synchronization; Implications; Mining Business Licenses; Investment.AbstrakKewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dimiliki oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Artikel ini bertujuan untuk membahas mengenai implikasi pengaturan Izin Usaha Pertambangan yang tidak sinkron dan upaya sinkronisasi pengaturan Izin Usaha Pertambangan. Artikel ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan undang-undang. Data yang digunakan merupakan data sekunder yaitu ketentuan perundang-undangan, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dan literatur hukum pertambangan dengan teknik pengumpulan data studi dokumen atau bahan pustaka. Sehingga implikasi dari pengaturan yang tidak sinkron tersebut dapat diselesaikan dan terciptanya pengaturan Izin Usaha Pertambangan yang ideal.Kata Kunci: Sinkronisasi; Implikasi; Izin Usaha Pertambangan; Investasi.