TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG CACAT HUKUM DAN TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PEMBUATAN AKTA DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS - Eudea Adeli Arsy; Hanif Nur Widhiyanti; Patricia Audrey Ruslijanto (Faculty of Law Universitas Padjadjaran, 2021)
ABSTRAK Permasalahan yang dianalisis adalah mengenai tanggung jawab seorang notaris terhadap akta yang dianggap cacat hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan pembuatan akta dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Hal tersebut dilatar belakangi oleh kasus yang sebagaimana dicantumkan pada pendahuluan dimana akta yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Hal tersebut dinyatakan melanggar pasal 44 Undang-Undang Jabatan Notaris. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif dengan metode penelitian yuridis normatif. Metode pengambilan data dilakukan dengan menganalisis Undang-Undang jabatan Notaris dan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 25/Pdt.G/2017/PN.Cbi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka, diketahui tanggung jawab notaris terhadap gugatan yang diberikan oleh penggugat, juga menganalisis putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut relevan atau tidak dengan gugatan yang diajukan oleh penggugat. Rekomendasi atau saran untuk Notaris 1) Untuk lebih teliti dalam membuat akta sewa menyewa yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, 2) Untuk lebih memperhatikan ketentuan pembuatan akta dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Kata kunci: akta notaris; tanggung jawab notaris; undang-undang jabatan notaris. ABSTRACT The issue of a notary's responsibility for deeds that are considered legally flawed and not in accordance with the provisions of the making of deeds in the Notary Department Law. This is motivated by a case as stated in the introduction where the deed made is not in accordance with the provisions of the Act. This is stated to violate article 44 Notary Department Law. The type of research used by the authors in this study is a type of normative research with normative juridical research methods. The method of data collection is carried out by analyzing the Notary Office Law and the Decision of the Cibinong District Court Number 25/Pdt.G/2017/PN. Cbi. Based on the results of the study, it is known that the responsibility of notaries to the lawsuit provided by the plaintiff, can also analyze whether the Bandung High Court's decision is relevant or not to the lawsuit filed by the plaintiff. Recommendations or suggestions for Notaries 1) To be more careful in making a lease deed in accordance with the provisions of the Law, 2) To pay more attention to the provisions of the making of deeds in Notary Department Act. Keywords: notary deed; notary responsibility; notary department act.