Implementasi Electronic Budgeting Di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta - Indrawan Jaya Purnama; Vishnu Juwono (CV. Syntax Corporation Indonesia, 2021)
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara memiliki kewenangan khusus, salah satunya kewenangan dalam mengelola anggaran. Dalam pengelolaan anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menggunakan sistem/aplikasi yang disebut dengan electronic budgeting. Pada akhir tahun 2019, politisi dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Wiliam Aditya Sarana mengkritisi perencanaan anggaran Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui sistem/aplikasi electronic budgeting karena terdapat beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki anggaran fantastis untuk beberapa kegiatan diantaranya yaitu pembangunan jalur sepeda Rp 73,7 miliar, bolpoint Rp 124 miliar, pembelian komputer Rp 121 miliar, tinta printer 407,1 miliar, dan pembelian kertas 213,3 miliar. Berdasarkan pada kasus di atas maka peneliti akan melihat bagaimana proses dan alur penginputan anggaran melalui aplikasi electronic budgeting sehingga menyebabkan kasus anggaran yang membesar. Permasalahan akan difokuskan pada proses dan alur penganggaran pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, oleh karena itu peneliti disini akan menggunaka Teori Implementasi Kebijakan Brinkerhoﬀ dan Crosby (2012) yang menggunakan 6 (enam) karakteristik implementasi kebijakan. Untuk memperkuat argument maka peneliti akan menggunakan data yang dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara narasumber, dan studi kepustakaan seperti Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Rencana Kerja. Dari teknik pengumpulan data tersebut peneliti akan menyajikan data dan menganalisa secara kualitatif. Dari artikel ini dapat disimpulkan bahwa penginputan anggaran melalui sistem aplikasi ini harus mendapatkan dukungan dari stakeholder (pemangku kepentingan), organisasi yang mendukung, serta memanfaatkan semua sumber daya yang berada pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, serta melakukan monitoring evaluasi hasil dari kegiatan implementasi kebijakan penginputan anggaran melalui aplikasi e-budgeting