GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BANK SYARI’AH MANDIRI DALAM PERSPEKTIF PBI NOMOR 11/33/PBI/2009 TENTANG PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BAGI BANK UMUM SYARI’AH DAN UNIT USAHA SYARI’AH - Subarkah, Imam (Lembaga Pengembangan Keilmuan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP3M), Institut Agama Islam (IAI) Al-Azhaar Lubuklinggau, 2018)
Krisis perbankan yang terjadi pada tahun 1998 tidaklah terlepas dari kurang diterapkannya prudential banking principle di industri ini. Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariâ€™ah, semangat â€œstabilitas sistemâ€ perbankan yang salah satunya tercermin dengan ditegakkannya Good Corporate Governance semakin jelas terlihat. Bank Syariâ€™ah Mandiri sebagai salah satu Bank Syariâ€™ah di Indonesia telah melaksanakan Good Corporate Governance pada tahun 2017 dengan sangat baik, meskipun masih terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariâ€™ah dan Unit Usaha Syariâ€™ah yang belum terpenuhi. Belum terpenuhinya ketentuan yang terdapat pada Pasal 49, ayat (1) dan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 membuat Bank Syariâ€™ah Mandiri dapat dikenakan sanksi administratif yang ditetapkan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariâ€™ah. Hal ini juga telah meningkatkan potensi risiko kepatuhan dan bad reputation bagi Bank Syariâ€™ah Mandiri.