Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak - Azani, Muhammad; Basri, Hasan (Komunitas Manajemen Kompetitif, 2021)
Adapun hasil pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut: 1) Peserta dapat memahami hukum waris secara umum dan ahli waris pengganti yang diatur dalam hukum Islam. Rata-rata pemahaman peserta setelah diberikan penyuluhan hukum adalah 80% yang diperoleh dari kuesioner. Materi yang dipahami peserta adalah bagian ahli waris, subyek ahli waris, hambatan memperoleh hak waris, dan ahli waris pengganti. 2) Masyarakat di Kecamatan Kerinci Kanan menganggap bahwa ahli waris yang meninggal lebih awal dari ahli waris tidak dapat digantikan oleh anak ahli waris. Bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (1) KHI kedudukan ahli waris dapat digantikan oleh keturunannya, baik laki-laki maupun perempuan. 3) Bagian ahli waris pengganti diatur dalam Pasal 185 ayat (2) “Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sama dengan yang digantikan”. Yang dimaksud dengan persamaan adalah meliputi tempat, kedudukan dan hak tanpa batas dan tanpa diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, sehingga ahli waris pengganti menempati kedudukan orang tuanya secara mutlak. Penggantian tempat berarti menggantikan tempat orang tuanya, dan penggantian derajat berarti mengganti derajat laki-laki dengan laki-laki dan derajat perempuan dengan perempuan, sedangkan penggantian hak berarti mengganti hak sesuai dengan hak orang tuanya. 4) Jangkauan Garis Hukum Penggantian ahli waris hanya dilakukan dalam garis lurus ke bawah, itupun jika ahli waris hanya antara anak dan cucu. Permohonan yang lebih luas terhadap garis kesamping dapat diterapkan dengan syarat mendapat persetujuan dari ahli waris lain yang bagiannya akan dikurangi. Jangkauan penggantian ahli waris meliputi seluruh garis hukum, baik ke bawah maupun ke samping. Sebagaimana dipahami bahwa sistem pewarisan KHI bersifat bilateral, maka akibat hukumnya adalah tidak adanya pembedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu garis hukum.