INOVASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM GENGGAMAN (PAK DALMAN) BERBASIS APLIKASI DI KABUPATEN KENDAL - Maulida Putri Rahmawati; Muhammad Fatchuriza (UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, 2021)
Pemerintah Kabupaten Kendal sebagai bagian dari kabupaten yang ada di jawa tengah tentunya tidak terlepas dari upaya reformasi pelayanan publik dengan tujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakatnya. Pelayanan dibidang administrasi kependudukan merupakan salah satu pelayanan yang penting bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kendal membuat sebuah inovasi dalam pelayanan publik dengan membuat aplikasi Permohonan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang di permudah melalui aplikasi yang di namakan “Pak Dalman” yaitu Pelayanan Administrasi Kependudukan Dalam Genggaman. Inovasi pelayanan publik melalui Aplikasi ini dibuat untuk mempermudah masyarakat dalam pengajuan pembuatan KK, Akta kelahiran dan Akta kematian.Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti berusaha untuk mengungkapkan fakta sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa melakukan intervensi terhadap kondisi yang terjadi, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati”. Metode deskriptif dipilih karena penelitian yang dilakukan adalah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung dan berkenaan dengan kondisi masa sekarangPelakasanaan inovasi pelayanan publik melalui aplikasi Pak Dalman di Dispendukcapil Kabupaten Kendal sudah memenuhi sebagian besar tipologi, yaitu lima tipologi dalam proses inovasi, yaitu: Inovasi Produk, Inovasi Proses, Inovasi Metode Pelayanan, Inovasi Strategi atau Kebijakan dan Inovasi Sistem. Adapun Faktor pedukung dan penghambatnya yaitu : Adanya kerjasama yang baik antara kelurahan yang ada di Kabupaten kendal dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, , Adapun faktor penghambatnya yaitu : Jaringan Alikasi yang kadang terjadi trouble, Jumlah pegawai yang terbatas dan Rendahnya pemahaman masyarakat tentang persyaratan pengurusan administrasi kependudukan