Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Gresik - Faizah Erlina Wulandari; Hoirum Nisak; Iva Permatasari; Abd. Basith Junaidy; Annys Ahmadi (Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020)
Abstract: This article will discuss regulatory policy on mediation in religious courts way dispute resolution through mediation according to Islamic law and implementation of mediation in settlement court cases in Religious Courts Gresik. This research is qualitative research Source of data used is primary data and secondary data primary. Data derived from field and secondary data consisted of a literature study. From this research note, the background to the policy rules on mediation in the Religious Courts is (a) the benefits to be gained if mediation is used as a means to settle disputes, namely the mediation. The process could overcome the accumulation of matter; the mediation process is viewed as a means of dispute resolution that is faster and cheaper than the litigation process. Enforcement of mediation can expand access for all parties to gain a sense of justice. (b) Provision their peace efforts in legislation. (c) Indonesian society is a society that likes peace. Implementation of the mediation process in the religious court is done in two ways, namely mediation initial litigation, and mediation over litigation Keywords: Mediation, Justice System, Law, Conflict. Abstrak: Jurnal ini membahas tentang perbedaan Teori dan Praktik Mediasi di Pengadilan Agama Gresik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dari penelitian ini diketahui bahwa perbedaan Law in Book dan Law In Action sangatlah bertolak belakang dengan aturan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Selayaknya Law in Book dan Law in Action sangat bertolak belakang antara pihak mediator dengan penggugat atau tergugat dan pemohon atau termohon. Dalam hal ini sangat diperlukan pembelajaran mengenai pendulum terhadap suatu teori dan praktik mengenai proses Mediasi dalam Pengadilan Agama Kabupaten Gresik. Aturan kebijakan mediasi di Pengadilan Agama ini merupakan manfaat yang bisa diperoleh jika mediasi digunakan sebagai alat dalam penyelesaian sengketa, yaitu proses mediasi bisa mengatasi masalah akumulasi materi, proses mediasi dipandang sebagai sarana penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan lebih murah, penegakan mediasi dapat memperluas akses bagi semua pihak untuk memperoleh rasa keadilan, penyediaan upaya perdamaian mereka dalam undang-undang. Kata Kunci: Mediasi, pendulum, Pengadilan Agama Gresik.