IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU DI KOTA SERANG - Firda Awaliah; Maulana Yusuf; Juliannes Cadith (Universitas Galuh, 2021)
Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu. Kota Serang merupakan ibu kota Provinsi Banten dengan tingkat kemiskinan tertinggi keempat di Provinsi Banten. Berbagai program penanggulangan kemiskinan diterapkan, salah satunya penerapapan SLRT di Kota Serang sejak tahun 2017. Namun sosialisasi SLRT di Kota Serang belum dilakukan secara optimal, masih banyak pengaduan masyarakat melalui SLRT belum terselesaikan dan tidak adanya kejelasan waktu penyelesaian pengaduan yang dilakukan masyarakat melalui SLRT. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Implementasi SLRT di Kota Serang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan menurut George Edward III. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa implementasi SLRT di Kota Serang belum optimal dan masih diperlukannya sosialisasi SLRT yang lebih menyeluruh dengan memanfaatkan berbagai media cetak, pelaksana SLRT harus memperhatikan asas penyelenggaraan SLRT dalam menyelesaikan pengaduan masyarakat dan memberdayakan masyarakat untuk lebih memahami hak-haknya terkait dengan layanan dan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.Kata Kunci : Implementasi, Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT), Perlindungan Sosial