Peranan Badan Kepegawaian Daerah Dalam Rekruitmen Pegawainegeri Sipil Di Kabupaten Padang Lawas - Syahminan Siregar; Irwan Nasution; Indra Muda (Universitas Medan Area, 2017)
Badan kepegawaian daerah (BKD) merupakan perangkat pemerintah daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Bupati/Walikota selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi. Rumusan masalah merupakan menjelaskan peranan Badan Kepegawaian Daerah dalam pelaksanaan rekruitmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas. Untuk menjelaskan Faktor-Faktor (internal dan Eksternal) yang menpengaruhi Badan Kepegawaian Daerah dalam peleksanaan rekruitmen CPNS dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas. Tipe Penelitian yang di gunakan adalah pendekatan Deskriptip-kualitatif yaitu mendeskripsikan jawaban permasalahan tentang Peranan Badan Kepegawaian Daerah dalam rekruitmen, dimana data yang dikumpulkan diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Observasi yaitu melalui pengamatan langsung dilapangan atas kondisi riil yang terjadi dan Interview yaitu melalui wawancara langsung dengan responden, informan atau narasumber. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa implementasi kebijaksanaan PP No. 43 Tahun 2007 dalam rekruitmen calon Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagai acuan yang harus dipedomani oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, Instansi penyelenggara dan unit instansi terkait, namun kenyataan masih sering terjadi konflik kepentingan antara berbagai unsur atau pihak baik antara pihak penyelenggara dengan unit kerja istansi terkait maupun dengan para tenaga honorer yang diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah. Fakto-faktor yang menpengaruhi pelaksanaan Rekruitmen Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten Padang Lawas masih diwarnai berbagai tingkat kepentingan yang mempengaruhi efektivitas dan kelancaran pelaksanaan PP No. 43 Tahun 2007 tarik menarik kepentingan antara unit kerja instansi, pejabat eksekutif local, pejabat legislative dengan pihak penyelenggaraan terkadang menimbulkan polemic yang masing-masing pihak yang ingin meraih keuntungan dari pihak pelaksana rekruitmen Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.