Partisipasi publik dalam transparansi penanganan tindak pidana korupsi oleh kpk melalui pemanfaatan media elektronik - M. Saiful Rohman (Peneleh Research Institute, 2021)
Abstrak Memperjuangkan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya menjadi kewajiban bagi lembaga penegak hukum tetapi juga seluruh masyarakat. Sebagai salah satu lembaga yang menangani tindak pidana korupsi di Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas dan wewenang dalam penyidikan, penyelidikan dan penuntutan. Namun dalam hal kinerja KPK, masyarakat kurang mendapatkan informasi yang cukup. Sehingga publik kurang mengetahui akan sampai mana kasus tersebut berjalan. Dari sini dapat kita lihat bahwasanya publik belum bisa sepenuhnya mengawal KPK. Semestinya setiap langkah KPK dalam menangani kasus harus diinformasikan pada masyarakat luas. Hal itu untuk mengetahui perkembangan tersangka setelah menjadi terdakwa dan divonis apakah ia mengajukan banding atau bahkan ditingkat kasasi hingga ingkrahnya suatu kasus. Untuk itu KPK perlu memberikan informasi agar publik dapat mengawal kasus yang ditanganinya yaitu dengan memanfaatkan media elektronik sebagai sarana KPK untuk meyampaikan informasi pada publik.