URGENSI LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG YANG BERSIFAT DEMOKRATIS DI INDONESIA - Sri Wahyuni Laia; Sodialman Daliwu (Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, 2022)
Dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, maka wajib dilakukan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia. Namun tidak jarang ditemukan bahwa sebagian ketentuan dalam undang-undang justru mempunyai dampak yang negatif bagi masyarakat umum karena pembuat undang-undang tidak mengetahui arena kepentingan yang akan dipengaruhi oleh undang-undang tersebut. Sehingga masyarakat kerap kali menyebutkan suatu adagium yaitu “hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas”.Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis urgensi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan undang-undang di Indonesia.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.Ketiga bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan bahwa landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis merupakan pokok pikiran yang utama dalam pembentukan undang-undang. Dengan kata lain bahwa ketiga landasan tersebut merupakan dasar dari penyusunan materi yang diatur yang dijabarkan di dalam pasal demi pasal di dalam undang-undang, yang artinya bahwa ketiga landasan tersebut mendasari pembentukan undang-undang yang baik. Oleh karena itu, apabila pembentukan undang-undang betul-betul didasarkan pada ketiga landasan tersebut, maka partisipasi masyarakat tidak lagi diperlukan.Hal ini juga didasarkan karena masyarakat telah mendelegasikan secara penuh kewenangannya kepada DPR sebagai lembaga legislator.Namun karena di dalam pembentukan undang-undang masih banyak dipengaruhi oleh kepentingan suatu kelompok, maka partisipasi masyarakat sangat diperlukan.Hal ini merupakan upaya untuk mewujudkan undang-undang yang bersifat demokratis.Menurut penulis bahwa adanya partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang menunjukkan bahwa masyarakat telah kehilangan sebagian kepercayaan kepada DPR.