Analisis Pengaruh Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa terhadap Efektivitas dan Efisiensi Anggaran pada Pemerintahan Kabupaten Sigi: An Analysis of the Establishment of A Work Unit For the Goods/Services Procurement Towards the Effectiveness and Efficiency of the Budget in the Government of Sigi Regency - Rofikasari; Farid; Dicky Yusuf (Universitas Muhammadiyah Palu, 2021)
Pembentukan UKPBJ di Kabupaten Sigi di laksanakan pada tahun 2019 yang lalu dengan Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dimana unit kerja tersebut secara struktural berada pada salah satu bagian dalam lingkup Sekretariat Daerah dengan nama Organisasi nya adalah Bagian Pengadaan Barang Jasa. Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa ini dilakukan berdasarkan amanat dari Perpres 16 Tahun 2018 dan Peraturan Lembaga LKPP Nomor 14 tahun 2018 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa, dimana Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) merupakan indikator penting tentang penerapan Good governance dan indikator kualitas kinerja pelayanan publik. Dari hasil penelitian menunjukkan sebelum adanya UKPBJ pelaksanaan pengadaan barang jasa belum maksimal karena masih terbatas pada proses tender saja. Dengan terbentuknya Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) proses pengadaan di Kabupaten Sigi telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018. Dimana pelaksanaannya sudah efektif dan dapat berjalan secara transparan, adil dan menciptakan persaingan sehat. Seluruh proses pengadaan barang jasa baik tender maupun non tender sudah melalui sistem dan dapat dilihat langsung oleh masyarakat maupun penyedia melalui aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik). Sehingga mendorong pemasok atau vendor untuk berpartisipasi dalam pengadaan publik. Begitu pula terkait efesiensi atau penghematan anggaran setelah adanya UKPBJ, naik dari 5,5% pada tahun 2018 menjadi 15,5%, hal ini menunjukan pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa berpengaruh secara signifikan terhadap efektifitas pelaksanaan e-proucurement dan efisiensi anggaran.