ASPEK HUKUM PELAKSANAAN KEWENANGAN BIDAN DALAM PELAYANAN KEBIDANAN: LEGAL ASPECT FOR THE IMPLEMENTATION OF THE AUTHORITY OF MIDWIVES IN MIDWIFERY SERVICES - INDRIE LUTFIANA; Ni Ketut Ayu Wulandari (STIKes Buleleng, 2020)
Pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk menjamin bahwa setiap ibu memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk kajian pelaksanaan kewenangan dan kompetensi bidan dalam memenuhi standar pelayanan kesehatan khususnya dalam bidang pelayanan kebidanan di Kabupaten Buleleng. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui aspek hukum pelaksanaan kewenangan bidan dalam pelayanan kebidanan. Desain penelitian ini desain penelitian kualitatif dengan studi deskriptif fenomenologi. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 25 responden. Dari hasil penelitian dapat diketahui dasar hukum dalam pelaksanaan kewenangan dan kompetensi bidan dalam memenuhi standar pelayanan kebidanan meliputi UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, UU Pemerintah Daerah Nomor 23 tahun 2014, UU No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Kepmenkes 369 Tentang Standar Profesi Bidan Tahun 2007, Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Ri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permenkes No 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Pelaksanaan kewenangan oleh bidan yang berkerja kurang dari 3 tahun sesuai dengan kewenangan bidan 38 kewenangan (100 %) dan BPM memberikan kewenangan 23 kewenangan (60,5 %) dari 38 kewenangan