ANALISIS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN EKONOMI DESA PANTAI KABUPATEN SUBANG - Tri Ratna Saridewi (Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, 2020)
Kabupaten Subang merupakan kabupaten yang memiliki panjang garis pantai sekitar 68km di daerah Pantai Utara dan luas area pertambakan sebesar 10.000 ha, merupakan potensiuntuk pengembangan perikanan, baik tambak maupun perikanan tangkap. Jika dilihat daripotensi tersebut, ternyata kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Kabupaten Subang masihrendah, yaitu sebesar 1,85% pada tahun 2001. Berdasarkan hal tersebut dirasa perlu untukmeningkatkan hasil melalui pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan yang tepat.Perkembangan perekonomian desa pantai Kabupaten memberikan kontribusi dalampembangunan lebih rendah dibandingkan desa lain. Upaya peningkatan produktivitas danproduksi di desa pantai lebih sulit karakteristik masyarakat pantai yang berbeda denganmasyarakat lain. Keterlibatan masyarakat desa pantai dalam penyusunan kebijakanpembangunan ekonomi Kabupaten Subang sangat diperlukan untuk menampung aspirasimasyarakat yang pada akhirnya adanya partisipasi masyarakat desa pantai dalam pembangunan.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prioritas dan alternatif kebijakanpengembangan ekonomi desa pantai Kabupaten Subang melalui intuisi key person (informan)yang full information.Hasil penelitian ini merupakan konstribusi ilmiah dalam pertimbanganpengambilan keputusan tentang suatu kebijakan pengembangan ekonomi desa pantai KabupatenSubang.Data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan stakeholders berdasarkanpanduan daftar pertanyaan yang ditujukan untuk mengetahui aspirasi dan persepsi mereka, danmendapatkan alternatif kebijakan pengembangan ekonomi desa pantai Kabupaten Subang.Pemilihan sampel untuk wawancara umum dilakukan secara purposive random sampling(secara sengaja), yaitu sample ditarik secara sengaja dari berbagai kelompok masyarakat yangmenjadi key person.Informan (key person) yang diminta mengisi kuesioner terdiri atas: (1) 1 orang darilembaga penelitian, 1 orang dari perguruan tinggi, 1 orang dari sekolah perikanan yangdianggap dapat mewakili stakeholders dari kelompok akademisi; (2) 2 orang dari Bappeda, 1orang dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Subang, dan (3) 1 orang dari DPRD dan 5orang dari pemuka masyarakat desa pantai yang dianggap dapat mewakili organisasikemasyarakatan.Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat disusun model pengembangan ekonomidesa pantai Kabupaten Subang, yang menjadi tujuan umum analisis kebijakan. Model tersebutdijadikan dasar dalam penyusunan kuesioner kepada para key person. Selanjutnya kuesionerdianalisis dengan AHP dan ditentukan hasil yang terbaik berdasarkan kecenderungan dantingkat konsistensi yang paling tinggi.Hasil yang diperoleh dari AHP adalah untuk mencapai tujuan pengembangan ekonomidesa pantai Kabupaten Subang, para responden menetapkan bahwa kriteria yang memberikanbobot tertinggi adalah Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (MPM) dengan nilai 0,789.Kriteria kedua adalah Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (MPAD) dan kriteria ketigaÂ adalah Meningkatkan Posisi Tawar Masyarakat (0,103). Sedangkan prioritas pertama kegiatanyang harus dilakukan untuk pengembangan desa pantai Kabupaten Subang adalah kegiatanPengembangan Budidaya Tambak/Sylvofisheries dengan bobot 0,311.Berdasarkan analisis sensitivitas yang dilakukan melalui simulasi sampai perubahansebesar 10% tidak menunjukkan adanya perubahan prioritas kegiatan, yang berarti bahwa hasilAHP ini cukup layak untuk dijadikan sebagai rekomendasi kebijakan pembangunan ekonomidesa pantai Kabupaten Subang.