EKSISTENSI HAK-HAK TERSANGKA DAN TERDAKWA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA - M. ZAINUDDIN (LPPM Universitas Gunung Rinjani, 2020)
Adapun jenis penelitain ini adalah penelitian yuridis normatiyaitu mengkaji hukumyang dikonsepkan sebagainorma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat danmenjadi acuan perilaku setiap orang. Adapun yang digunakan adalah denganpendekatan stauta appriach, dengan bahan hukum primer dan skunder. Adapunpembahasan terhadap rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi pengertiansistem peradilan pidana yang terdiri dari sub-sub sistemnya yaitu kepolisian,kejaksaan, kepolisian dan lembaga pemasyarakatan, dan pengertian tersangka danterdakwa serta menguraikan hak-hak-tersangka dan terdakwa yang diatur secararinci dalam KUHAP. Dengan kesimpulan bahwa hak-hak tersangka dan terdakwatelah diatur secara rinci dalam pasal-pasal sebagi berikut, yaitu pasal 50 (ayat 1, 2dan 3), 51 (hurup a dan b), 52, 53 (ayat 1 dan 2), 54, 55, 56 (ayat 1 dan 2), 57(ayat 1 dan 2), 58, 59, 60, 61, 62 (ayat 1), 63,64,65, 66, dan 68. Disarankankepada komponen-komponen penegak hukum agar betul-betul memahami tugasdan fungsi masing-masing dan selalu berkoordinasi dalam pelaksanaan tugaspenegakan hukum, kepada tersangka dan terdakwa hendaknya harus paham danmengetahui hak-hak yang dimilki sehingga dapat melakukan keberatan apabila hakhaknyadiabaikan dan kepada pemerintah agar selau diadakan sosialisasi kepadamasyarakat agar mengetahui hak-haknya ketika berhadapan dengan permasalahanhukum.Kata kunci : eksistensi hak-hak tersangka dan terdakwa, dan sistem peradilanpidana di Indonesia.The type of the research is the study examines the juridical normatiyaitusebagainorma drafted laws or rules that apply in the community and to be areference the behavior of every person. The approach used is to stauta appriach,with primary and secondary legal materials. The discussion on the formulation of theproblem in this research include understanding of the criminal justice system whichconsists of sub-systems, namely the police, prosecutors, police and prisons, and thesense of suspects and defendants as well as outlining the rights-suspects anddefendants are regulated in detail in the Criminal Procedure Code , With theconclusion that the rights of suspects and defendants have been regulated in detailin chapters as follows, namely article 50 (paragraph 1, 2 and 3), 51 (letters a and b),52, 53 (paragraphs 1 and 2), 54, 55, 56 (paragraphs 1 and 2), 57 (paragraphs 1 and2), 58, 59, 60, 61, 62 (paragraph 1), 63,64,65, 66, and 68. It is suggested that thecomponents law enforcement agencies in order to truly understand the duties andfunctions of each and always coordinate in the implementation of law enforcementduties, to the suspect and the accused should have to understand and know therights being owned so it can do mind if their rights are ignored and the governmentto selau held dissemination to the public in order to know their rights when dealingwith legal issues.Keywords: the existence of the rights of suspects and defendants, and the criminaljustice system in Indonesia