STRATEGI PENGEMBANGAN SEKTOR PERIKANAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN FLORES TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR - Vinsensius Fererius Payong; Muh. Ilham; Bambang Supriadi (Alqaprint Jatinangor, 2021)
Penelitian ini terfokuskan pada Pengembangan sektor Perikanan tangkap dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Flores Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Flores Timur, menganalisis faktor yang menjadi kendala dalam pengembangan sektor perikanan, dan memberikan masukan kepada pemerintah daerah strategi yang baik dalam pengembangan sektor perikanan sehingga mampu memberikan kontribusi yang baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Flores Timur. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pengembangan oleh Kusumastanto (2003) tentang Pengembangan perikanan yang memiliki 1 (satu) dimensi, yaitu Kebijakan mengembangkan perikanan tangkap: Subsidi BBM untuk nelayan, Regulasi perizinan operasi penangkapan ikan, Kebijakan terkait (Supporting), Advokasi dan diplomasi, Kebijakan pengembangan Terkait dukungan infrastruktur dan kebijakan. Pendekatan yang digunakan dalam analisis data Pendekatan yang digunakan dalam analisis data, yaitu analisis SWOT dan Litmus Test yang untuk menganalisis strategi yang dapat tepat dalam Pengembangan Sektor Perikanan di Kabupaten Flores Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Flores Timur belum dilakukan secara optimal. Karena masih memiliki beberapa kekurangan dalam proses pengembangan perikanan yang ada antara lain Aspek sumber daya ikan, Aspek Produksi, Aspek Sumber Daya Manusia (SDM), Aspek sarana dan prasarana, Aspek Pemasaran dan Aspek Ekonomi. Saran dari penelitian ini, yaitu Mengingat potensi perikanan yang menjanjikan dan sumber anggaran pembiayaan pembangunan terkhusus (PAD) Kabupaten Flores Timur perlu adanya kebijakan yang direkomendasikan mengandung asumsi rasional komprehensif, maka kiranya beberapa alternatif kebijakan hendaknya dapat menjadi suatu rangkaian kegiatan/kebijakan yang satu sama lain akan mendukung dan melengkapi (sinergi). Karena hal tersebut tentunya akan lebih memberikan hasil yang optimal sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah daerah serta masyarakat nelayan di Kabupaten Flores Timur dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah saat ini.