PERKEMBANGAN POLITIK HUKUM PRAPERADILAN DI INDONESIA - Duwi Handoko; Rustam Rustam; Tat Marlina (Universitas Riau Kepulauan, 2021)
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui perkembangan kewenangan lembaga praperadilan di Indonesia dan organ negara manakah yang berperan dominan dalam menetapkan perubahan terhadap kewenangan lembaga praperadilan di Indonesia pada saat ini. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang khusus membahas tentang politik hukum praperadilan di Indonesia. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis berdasarkan rumusan masalah dan diuraikan secara kualitatif. Perkembangan kewenangan lembaga praperadilan di Indonesia diawali dengan menambah kewenangan praperadilan sampai dengan kewenangan penyidik untuk bisa menetapkan kembali subjek hukum (orang dan/atau badan hukum) sebagai tersangka dengan alat bukti yang sama. Selanjutnya, organ negara yang berperan dominan dalam menetapkan perubahan terhadap kewenangan lembaga praperadilan di Indonesia pada saat ini adalah Mahkamah Konstitusi (MK) yang ditinjau dari aspek kekuasaan organ negara berada pada cabang kekuasaan yudikatif (bukan eksekutif bahkan legislatif). Hanya saja, produk hukum yang ditetapkan oleh MK tersebut lebih bersifat membentuk peraturan perundang-undangan yang merupakan kewenangan dari organ negara legislatif dan eksekutif.