FAKTOR PENGHAMBAT PENGELOLAAN RETRIBUSI SEKTOR PERIKANAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MUNA - Sitti Amalia; Suriani BT. Tolo (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021)
The existence of the authority for the local government to collect retribution for business services in the fishery sector has not been properly optimized by the Regional Government of Muna Regency. As a result, it has an impact on the local revenue of the fisheries sector which has experienced a downward trend over the last three years. Therefore, it is very important to conduct a study to reveal the inhibiting factors in the management of business service fees in the fisheries sector in increasing PAD in Muna Regency. In this study, the author uses a type of juridical-empirical research, with the research approach used is a theoretical approach (Theoretical Approach). The legal materials used are primary legal materials and secondary materials obtained through library research and observation, which are then analyzed qualitatively descriptively. The results showed that the inhibiting factor experienced by the Muna Regency Government in managing fishery sector business services levies in order to increase local revenue is, because the regional regulations governing fishery sector business service retribution rates are no longer relevant to the price index and current economic developments. . In addition, the absence of exemplary employees in collecting retribution, inadequate retribution infrastructure facilities, and the lack of legal awareness of the community to make retribution payments, are also factors inhibiting the management of levies in the fisheries sector in increasing local revenue in Muna Regency.Keywords: Retribution Inhibitor, Fishery, PAD Muna. ABSTRAKAdanya kewenangan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pungutan retibusi jasa usaha sektor perikanan, ternyata belum dioptimalkan secara baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muna. Akibatnya, berdampak pada pendapatan asli daerah sektor perikanan yang mengalami tren penurunan selama tiga tahun terakhir. Oleh sebab itu, sangat penting dilakukan suatu penelitian untuk mengungkap tentang faktor penghambat pengelolaan retibusi jasa usaha sektor perikanan dalam peningkatan PAD di Kabupaten Muna. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris, dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan teori (Theoretical Approach). Untuk bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan observasi, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor penghambat yang dialami oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muna dalam pengelolaan retribusi jasa usaha sektor perikanan guna peningkatan pendapatan asli daerah adalah, dikarenakan peraturan daerah yang mengatur tentang tarif retribusi jasa usaha sektor perikanan sudah tidak relevan dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian saat ini. Selain itu, belum adanya keteladanan pegawai dalam melakukan pungutan retibusi, belum memadainya sarana prasarana retibusi, dan masih minimnya kesadaran hukum masyarakat untuk melakukan pembayaran retibusi, juga menjadi faktor penghambat pengelolaan retribusi sektor perikanan dalam peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Muna.