Efektivitas Program Kartu Jakarta Pintar Tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri di Kecamatan Pesanggrahan - Anisah, Anisah; Soesilowati, Etty (Universitas Negeri Semarang, 2018)
Jakarta Provincial Government to implement 12-year compulsory education policy since 2007. However, the disparity in school enrollment between groups is still quite high. One reason is the high cost of education borne by students. For the Jakarta provincial government funding to enforce policies KJP. But there are still cases of misuse of funds. The method used in this research is descriptive analysis percentage. The samples in this research using stratified random sampling. The results showed KJP program on education National High School is quite effective it is seen from the success of the program and the success of the target. Advice can be given by researchers that, for the government should pay more attention to the socialization of the new regulations so that the continuity of the program KJP can be better and for beneficiaries students and parents should be the attitude of opportunities to be controlled and relieve dependence on KJP only for the fulfillment of access to education and not for personal needs. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan kebijakan wajib belajar 12 tahun sejak tahun 2007. Namun, disparitas partisipasi sekolah antar kelompok masyarakat masih cukup tinggi. Salah satu alasannya adalah tingginya biaya pendidikan yang ditanggung oleh peserta didik. Untuk itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan kebijakan pemberian dana KJP. Namun masih adanya kasus penyalahgunaan dana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif persentase. Penentuan sampel dalam penelitian ini mengunakan stratified random sampling. Hasil penelitian menunjukan Program KJP pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri terbilang cukup efektif hal ini dilihat dari keberhasilan program dan keberhasilan sasaran. Saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu, bagi pemerintah hendaknya lebih memperhatikan sosialisasi tentang peraturan yang baru agar keberlangsungan program KJP dapat lebih maksimal.dan bagi para penerima bantuan siswa dan orang tua hendaknya sikap opportunities harus dikendalikan dan menghilangkan rasa ketergantungan terhadap program karena Kartu Jakarta Pintar diperuntukan hanya untuk pemenuhan akses pendidikan, bukan untuk kebutuhan pribadi.