Otoritas Wali Nikah Dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali di Indonesia Perspektif Fiqh dan Hukum Positif - Fathonah K. Daud; Ramdani Wahyu Sururuie (Universitas Islam Lamongan, 2021)
Abstrak: Tulisan ini menganalisis tentang hukum perkawinan seorang perempuan tanpa wali dalam kajian fiqh dan Hukum Positif di Indonesia. Metode penulisan artikel dengan pendekatan library research. Adapun hasil dari tulisan ini menemukan bahwa pernikahan perempuan tanpa wali menurut hukum positif di Indonesia adalah tidak sah. Meskipun telah ditemukan adanya pendapat dari mazhab Hanafi dan Syiah Imamiyah bahwa perempuan dewasa dan berakal sehat diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri dengan catatan bahwa calon lelakinya adalah sederajat (sekufu). Apabila tidak sekufu, wali berhak memaksa anak perempuannya. Namun, karena produk hukum di Indonesia adalah menganut mazhab Syafi’i, maka hukum perempuan yang menikah tanpa wali adalah dipandang batal. Hal ini berdasarkan argumentasi mazhab Syaf’i yang berlandaskan kepada hadits Nabi saw yang sangat popular, “tidak sah pernikahan tanpa wali”. Adapun bagi perempuan yang tidak punya wali atau walinya adhal, maka menggunakan wali hakim. Mazhab Maliki, Mazhab Syfi’i dan Mazhab Hanbali tidak membenarkan seorang perempuan, gadis atau janda, menikahkan dirinya sendiri.