DETERMINAN PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA DI WILAYAH BEKASI SELATAN - Bayu Seno Pitoyo; Milda Handayani; Choiroel Woestho (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2021)
Indonesia sebagai negara yang berkembang, memiliki berbagai macam potensi untuk menjadikan negara ini lebih maju. Salah satu potensi tersebut adalah dari sektor perpajakan. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi fiskus mengenai pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama di Wilayah Bekasi. Metode penelitian memakai analisis regresi linier berganda. Responden yang dipilih adalah fiskus di KPP Pratama Bekasi Selatan. Sampel berjumlah 32 responden dengan teknik pengambilan purposive sampling. Data diolah menggunakan SPSS (Statistical Product and Service Solution) Versi 22. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui nilai sig. t variabel kewajiaban kepemilikan NPWP = 0,012, variabel pemeriksaan pajak = 0,049, nilai sig. t variabel sanksi perpajakan = 0,002. Dengan hasil < 0,050, maka dikatakan bahwa kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak. Secara umum dapat disimpulkan bahwa kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, dan sanksi perpajakan dapat mempengaruhi penerimaan pajak dan dapat disimpulkan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.