Kemampulabaan Badan Usaha Milik Negara–Karya Melalui pendekatan Dupont - Triyogo Moelyo Adhi (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Bina Insani, 2019)
Abstrak: Pembangunan infrastruktur mendesak usaha konstruksi untuk memperoleh kesempatan ikut melaksanakan proses pembangunannya. Skema pendanaan pembangunan infrasruktur saat ini sangat beragam dan memperlukan perhitungan yang cermat sehubungan dengan biaya modal yang harus dikeluarkan. Pemerintah membuka peluang bagi pelaku usaha konstruksi untuk melaksanakan pembangunan bukan hanya melaksanakan proses perencanaan dan pembangunan konstruksinya tetapi juga pengadaan dananya dengan imbal hasil pemberian konsesi pengelolaan operasionalnya dalam jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Model pembelanjaan dan pengusaan operasional proyek semacam ini sudah barang tentu akan mempengaruhi kemampulabaan dari perusahaan pengelolanya. Pemerintah mengembangkan model pembangunan semacam ini dengan tujuan efisiensi sumber pendanaan pembangunan dan menjaga keberlangsungan pembangunan infrasruktur yang sangat diyakinkan membawa dampak positif terhadap pembangunan perekonomian. Proses kemampulabaan perusahaan dipengaruhi oleh efisiensi perusahaan dalam upaya memperoleh laba dari setiap rupiah penjualan yang dicapai, kemampuan setiap kekayaan yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan penjualan serta perimbangan antara total kekayaan perusahaan dengan modal sendiri yang dimiliki. Pada akhirnya kemampulabaan ini tercermin pada berapa rupiah daya yang tertanam pada modal sendiri perusahaan mampu menghasilkan laba bersih. Pembangunan infrastruktur sudah selayaknya memperlukan modal usaha yang sangat besar, untuk itu banyak proyek infrastruktur yang dikerjakan oleh badan usaha milik negara dibawah kementrian pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang telah tercatat pada bursa efek. Kata kunci: Kemampuan finasial, Laba bersih, Pengembalian ekuitas, Turn over penjualan. Abstract: Infrastructure development urges construction businesses to get the opportunity to participate in carrying out the development process. The infrastructure development funding scheme is currently very diverse and requires careful calculation in relation to the capital costs that must be incurred. The government opens opportunities for construction businesses to carry out development not only to carry out the construction planning and construction process but also to procure funds with the yield of the operational management concessions within the agreed period of time. The model of expenditure and the operation of this kind of project will certainly affect the profitability of the management company. The government develops this kind of development model with the aim of efficient development funding sources and maintaining the continuity of infrastructure development which is strongly convinced to bring a positive impact on economic development. The company's profitability process is influenced by the efficiency of the company in an effort to earn profits from every rupiah sales achieved (net profit margin), the ability of each company's assets to generate sales (sales turn over) and the balance between the company's total wealth and its own capital (financial leverage). In the end this kemampulababaan is reflected in the amount of rupiah that is embedded in the company's own capital capable of generating net income (return on equity). Infrastructure development should require a very large amount of business capital, for which many infrastructure projects are carried out by state-owned enterprises under the ministry of public works and public housing that have been listed on the stock exchange. Keywords: financial leverage, Net profit margin, return on equity, sales turn over.