BEST PRACTICE: PENDEKATAN “COLLA-COOP” UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI MANAJERIAL KEPALA SEKOLAH MELALUI INSTRUMEN PKKS DI SDN 005 CINTA DAMAI TAHUN 2020 - Tugiwan Supriyanto (Penerbit Lafadz Jaya, 2021)
Best Practices ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah melalui Instrumen PKKS. Kepala Sekolah dituntut memiliki kompetensi manajerial dalam melaksanakan tupoksinya memimpin sekolah, yang setiap tahun diukur dan dinilai dengan instrumen PKKS. Tupoksi kepala sekolah sebagaimana diatur dalam Permendikbud nomor 28 tahun 2010 tentang Guru yang diberi tugas tambahan, meliputi: 1. Merencanakan Program sekolah; 2. Melaksanakan Rencana Kerja sekolah; 3. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi; 4. Menjalankan kepemimpinan sekolah; dan 5. Menerapkan sistem informasi sekolah. Standar kompetensi kepala sekolah sebagaimana diatur dalam Permendikbud nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah, melipiti 5 Kompetensi: Kepribadian, Manajerial, Kewirausahaan, Supervisi, dan Sosial. Berdasarkan regulasi Permendikbud di atas, dalam instrumen PKKS dijabarkan menjadi 6 dimensi kompetensi: 1. Kepribadian dan Sosial; 2. Kepemimpinan Pembelajaran; 3. Pengembangan Sekolah; 4. Manajemen Sumber Daya; 5. Kewirausahaan; dan 6. Supervisi Pembelajaran. Hasil PKKS pada tahun pertama perlu ditingkatkan hasilnya pada tahun kedua, dengan indikator belum terpenuhinya bukti fisik yang dituntut saat penilaian. Oleh karena itu kepala sekolah memandang perlu melakukan kegiatan bekerja sama kepada kepala sekolah lain agar tupoksi manajerial dapat berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Best Practices ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kompetensi manajerial kepala sekolah menggunakan Instrumen PKKS. Kegiatan yang dilakukan dalam Best Practices ini adalah sebagai berikut: 1. Pengarahan dan penjelasan awal (Review) tentang tupoksi dan kompetensi Kepala Sekolah sesuai standar; 2. Bedah instrumen PKKS; 3. Workshop berbagi tugas menyusun dokumen bukti fisik yang harus dilakukan kepala sekolah, yang dilaksanakan bertahap dengan tahapan penyusunan draf, presentasi, revisi dan finalisasi yang dilakukan berdaur ulang; 4. Pengumpulan hasil draf akhir dan disitribusi komulatif, dan 5. Review program masing-masing sekolah. Pelaksanan Best Practices berjalan baik, karena setiap kepala sekolah merasa kegiatan tersebut wajib dilakukannya dan hasil produk kegiatan merasa harus dimiliki. Kendala kecil terjadi berkaitan dengan kemampauan IT kepala sekolah, namun dapat diatasi dengan baik. Hasil akhir kegiatan Best Practices ini adalah setiap kepala sekolah memiliki produk draf program sekolah dan wawasan tentang tugas manajerial seperti tuntutan instrumen PKKS, yang harus dikembangkan lebih lanjut di sekolah masing-masing.