ANALISIS HUKUM PENJATUHAN PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI: Studi Kasus Pengadilan Negeri Mamuju Nomor :11/PID.SUS-TPK/2019/PN.MAMUJU - Jaya, Benedict; Mas, Marwan; Hamid, Abd. Haris (Postgraduate Bosowa University Publishing, 2021)
Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui dan memahamipenjatuhan pidana pelaku tindak pidana korupsi, dan (2) Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana atas putusan nomor 11/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn.Mamuju. penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Diamana penelitian ini merupakan penelitian yang dimaksudkan dan dilakukan dengan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi pada putusan Nomor: 11/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mamuju adalah bahwa terhadap terdakwa Wiryadi dan terdakwa Nahruddin telah dijatuhkan pidana sesuai dengan pasal yang disangkakan yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sementara untuk terdakwa Darmawati yaitu putusan bebas dari semua dakwaan Penuntut Umum (Vrijspraak). The purposes of this study are (1) to find out and understand the criminal imposition of perpetrators of corruption, and (2) to know and understand the judge's legal considerations in imposing a sentence on the verdict number 11/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn.Mamuju. The type of research used is normative juridical. Normative juridical research is research that is intended and carried out by using a study of legislation and other written legal materials related to this writing. The results show that the form of criminal liability against perpetrators of criminal acts of corruption in the decision Number: 11/Pid.Sus.TPK/2019/Pn.Mamuju is that the defendant Wiryadi and the defendant Nahruddin have been sentenced to imprisonment for 2 (two) years in prison and a fine of Rp.50,000,000.00 (fifty million rupiah), while for the defendant Darmawati, the verdict is acquittal from all charges of the Public Prosecutor (Vrijspraak).