ADAPTASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KECAMATAN PASCA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN KECAMATAN DI KOTA PEKANBARU (STUDI KASUS PADA KECAMATAN TUAHMADANI) - Hafizh Ayyasy Habibi; Hasim As'ari (Universitas Halu Oleo, 2021)
Kebijakan penataan kecamatan merupakan kebijakan baru yang harus diimplementasikan oleh semua aktor yang terlibat. Kebijakan ini berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penataan Kecamatan. Dalam implementasinya, sangat diperlukan adaptasi agar penyelenggaraan pemerintah kecamatan baru bisa berjalan dengan baik. Namun diketahui, masih ditemukan adanya masalah dalam proses adaptasi yang dilakukan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat proses adaptasi yang dilakukan Kecamatan Tuahmadani dalam penyelenggaraan pemerintahannya pasca kebijakan penataan kecamatan diimplementasikan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adaptasi yang dilakukan oleh Kecamatan Tuahmadani sudah berjalan cukup baik namun dalam pelaksanaannya masih ditemui hambatan dan kendala sehingga proses adaptasi yang dilaksanakan belum berjalan secara maksimal.