Dinamika Pada Pelaksanaan Tahapan Verifikasi Calon Perseorangan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018 - Arifin Abdi Akbar; Armin Arsyad; A.M. Rusli (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL DIKTI) IX Sulawesi, 2021)
This study aims to describe and analyze the dynamics that occur in the implementation of the independent candidate verification stages of the 2018 South Sulawesi Governor and Vice Governor elections. This research was carried out in South Sulawesi Province using qualitative research with descriptive analysis type. Determination of informants is done purposively. Data were obtained through in-depth interviews and literature review. The data were analyzed using an institutional approach, concept of political dynamics, concept of electoral governance, and concept of the election of regional heads. The results of the study indicate that there are dynamics that occur in the verification of independent candidates for the 2018 South Sulawesi Governor and Vice Governor elections, such as when it is found that there is a mismatch in the number of KTP-EL support requirements with the results of administrative verification and factual verification results as well as the efforts of prospective independent candidates to fulfill the lack of required KTP-EL support requirements. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis dinamika-dinamika yang terjadi pada pelaksanaan tahapan verifikasi perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018. Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif analisis. Penentuan informan dilakukan secara purposive. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan kajian pustaka. Data dianalisis menggunakan pendekatan institusional, konsep dinamika politik, konsep tata kelola pemilu, dan konsep pemilihan kepala daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dinamika yang terjadi pada pelaksanaan verifikasi calon perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018, yaitu pada saat ditemukan ketidakcocokan jumlah syarat dukungan KTP-EL dengan hasil verifikasi administrasi dan hasil verifikasi faktual serta upaya bakal calon perseorangan dalam mencukupkan jumlah kekurangan syarat dukungan KTP- EL yang dibutuhkan.