Penerapan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Solok - Kharisma Permata Sari; Jihan Melasari; Rezi Gusti Eliora (Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, 2021)
Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) untuk mengendalikan keselamatan dan kesehatan pekerja sangat penting, untuk itu pembangunan industri konstruksi yang sedang dilaksanakan menuntut adanya jaminan Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Kerja yang sangat penting artinya untuk melindungi tenaga kerja dari resiko kecelakaan. Industri konstruksi dengan proyek-proyeknya sangat rentan terhadap kecelakaan kerja. Dalam masa sekarang ini seringkali hal-hal seperti keselamatan kerja disepelekan karena dianggap hanya akan membuang-buang waktu dan uang. Pekerjaan konstruksi adalah pekerjaan yang melibatkan engineering consultant sebagai perencana, kontraktor sebagai pelaksana serta konsultan pengawas, semua elemen tersebut baik perencana, kontraktor maupun pengawas, memiliki kontribusi tersendiri pada keselamatan kerja konstruksi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai Sistem Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada pelaksanaan proyek konstruksi khususnya pada proyek Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Solok .Tahapan penelitian ini adalah studi berbagai literatur yang ada untuk menentukan variabel yang akan digunakan. Tahap selanjutnya mendesain kuisioner penelitian kemudian melakukan pengambilan data dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung ke lapangan. Data yang diperoleh dari kuesioner akan dianalisis uji validitas dan uji reliabilitas menggunakan sotware Statistical Package for Social Science (SPSS). Dari hasil penelitian diperoleh total penerapan SMK3 keberhasilan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Solok yang mencapai nilai 23,08% % tergolong dalam kategori nomor 1 yaitu tingkat pencapaian penerapan 0-59% yang pengertiannya pelanggaran peraturan perundangan (nonconformance) tidak dikenai tindakan hukum, dimana segi performance para pekerja masih kurang mampu mengoperasikan peralatan kerja sesuai standar kerja sehingga kecelakaaan kerja bisa terjadi.Kesehatan, Keselamatan , Kerja, Manajemen, Konstruksi.