ACCESS TO JUSTICE FOR THE POOR DI PENGADILAN AGAMA BOGOR TAHUN 2021 - Wella Regina Selviana; Desty Anggie Mustika (LPPM UIKA Bogor, 2022)
Salah satu hak dasar warga negara itu berhak memperoleh kepastian hukum yang adil (access to justice) ini berlaku untuk seluruh warga negara. Banyaknya masyarakat miskin yang membutuhkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam proses berperkara, maka dari itu pemerintah mencoba untuk mengatasi dengan memberikan layanan berupa penyediaan dana yang dapat di akses melalui advokat. Untuk mencapai akses keadilan bagi masyarakat diterbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pemerintah juga memberikan bantuan dana untuk rakyat miskin melalui Pengadilan Agama dengan melakukan pembebasan biaya perkara (prodeo), di dalam pasal 237 HIR Undang-undang no 48/20 jo no. 50/2009 secara tegas menyatakan bahwa negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, maka negara berkewajiban memenuhi amanat undang-undang tersebut. Oleh karena itu penelitian ini akan membahas tentang Accsess to Justice for The Poor mengenai Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) di Pengadilan Agama Bogor.