ZAKAT PROFESI DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM - Kholilur Rahman (LPPM IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI, 2014)
Tulisan ini berangkat dari dasar pemikiran banyaknyaproblem ekonomi dan pendidikan yang dialamimasyarakat Indonesia khususnya Umat Islam.Kemampuannya sering dipandang sebelah mata olehsebagian kalangan, karena kemampuannya yangdianggap tidak representatif apabila dibanding denganjumlah penganutnya dalam membangun kekuatanekonomi dan kemajuan dibidang pendidikan. Secararepsentatif.keberadaan umat islam di “identik” dengankemiskinan, keterbelakangan dan level negatif lainnya.Pada bagian lain, keradaan Islam sebagai agama tidakhanya melahirkan konsep ritual semata, tetapi hadirsebagai sistem nilai yang dapat mewarnai perilakuumatnya ke arah khidupan yang lebih baik. Melalui susdutpandang ini, zakat -khususnya zakat profesi- memilikipotensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salahsatu instrumen pemerataan pendapatan umat islamdilndonesia. Upaya pengenatasan kemiskinan sebenarnyatelah banyak dilakukan oleh pemerintah, terutama dengankeluaranya paket kebijakan UU Nomor 32 Tahun 2004Tentang Pemerintahan Daerah, yang salah satumaksudnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraanmayarakat daerah yang dimekarkan. Namu setelah dievaluasi, ternyata paket tersebut hanya mampumelahirkan “pemerataan” kemiskinan, atau “migrasikemiskinan” dari daerah induk ke daerah pemakaranMengingat umat islam di Indonesia merupakan pendudukmayoritas, maka merupakan sebuah keniscayaan apabilapotensi yang dimiliki kita kembangkan untuk kepentinganpihak lain yang lebih membutuhkan. Potensi yang lebihberpeluang untuk dikembangkan adalah zakat sebagaibagian integral dari norma keberaagamaan umat islam.