PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUAL TELUR PENYU DI KOTA SAMARINDA - Evi Dwi Putri (Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, 2019)
ABSTRAKAncaman terhadap penyu adalah perdagangan baik dalam bentuk daging, telur ataupun bagian tubuhnya. Perdagangan daging penyu ini masih terjadi di Kota Samarinda. Maka penulis merumuskan masalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap penjual telur penyu di Kota Samarinda dan bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap penjual telur penyu di Kota Samarinda. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum terhadap penjual telur penyu di Kota Samarinda. Serta untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap penjual telur penyu di Kota Samarinda.Metode Penelitian ini Penulis menggunakan pendekatan Yuridis Empiris dimana penulis menggabungkan bahan bahan data sekunder dengan melakukan penelitian secara langsung di Kota Samarinda serta memadukan fakta lapangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat indonesia. Keseluruhan data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder dan memberikan gambaran tinjuan yuridis (hukum) dan bersifat analisis kualitatif.Penegakan Hukum terhadap penjual telur penyu di Kota Samarinda dilakukan dengan upaya Preventif yaitu dengan cara sosialisasi yang dilakukan oleh BKSDA. Upaya represif dengan melakukan razia terhadap penjual telur penyu di pinggiran Kota Samarinda. Fakor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap penjual telur penyu di Kota Samarinda yaitu kurang sadarnya masyarakat akan peraturan yang dan masih adanya mitos kepercayaan dengan mengkonsumsi telur penyu dapat meingingkatkan stamina dan mengobati beberapa macam penyakit. Pedagang yang menjual telur penyu yang di lindungi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) .Â