KEBIJAKAN ZONASI TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KOTA BALIKPAPAN DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA - Nita Pandini Legawi; Elvina Nanda Pradina; Joshua Jodie Gabriel (Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, 2020)
Dilatar belakangi oleh keresahan yang dirasakan oleh para orang tua yang memiliki anak hendak masuk ke Sekolah Menengah Atas, kesulitan untuk masuk di sekolah yang dinginkan dengan adanya sistem zonasi. Zonasi dinilai membatasi siswa cerdas yang kediamannya agak jauh dari sekolah dan menguntungkan siswa biasa yang nilai ujian nasionalnya lebih rendah tetapi berdomisili lebih dekat dari sekolah. Orangtua siswa menyesalkan adanya sistem tersebut. Rumusan masalah dalam hal ini ialah bagaimanakah kebijakan zonasi di Tingkat Sekolah Menengah Atas ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia. Peneliti menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif yakni pendekatan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis (hukum), bertujuan untuk mengetahui kebijakan zonasi di Tingkat Sekolah Menengah Atas ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia. Dengan kesimpulan, yaitu Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berdasarkan zonasi adalah sebuah sistem yang mengganggu hakekat pendidikan itu sendiri. Sistem zonasi akan sangat berpengaruh pada psikologis peserta didik dalam pengembangan semua potensi yang ada dalam dirinya. Terdapat masih banyak kendala atas pelaksanaan Penerimaan Peseerta Didik Baru (PPDB) dan kurangnya sosialisasi yang dirasa perlu untuk orang tua kertika pendaftaraan online berlangsung. Juga terdapat kendala server yang eror serta masih banyak lagi kendala lainnya yang harus dipertimbangkan oleh Pemerintah Terhadap berlakunya sistem Zonasi di Kota Balikpapan.