PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMILIK KAPAL PERIKANAN YANG TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN KAPAL DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA - Anri Yana (Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, 2020)
Anri YanaFakultas Hukum Universitas BalikpapanJl. Pupuk Kelurahan Gunung BahagiaAnriyana17@gmail.com/0813439317Â ABSTARACTAlasan pemilihan judul yaitu peneliti berkeinginan untuk mengetahui lebih bagaimana penegakan hukum terhadap pemilik kapal perikanan yang tidak memiliki surat izin kapal di Kabupaten Penajam Paser Utara, sesuai dengan Pasal 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terkait pemilik kapal yang tidak memiliki surat izin kapal. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap pemilik kapal perikanan yang tidak memiliki surat izin kapal di Kabupaten Penajam Paser Utara, serta faktor-faktor apa sajakah yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap pemilik kapal perikan yang tidak memiliki surat izin kapal di Kabupaten Penajam Paser Utara.Metode peneitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang berarti bahwa dalam menganalisa permasalahan hukum didasarkan pada asas-asas hukum serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Dalam melakukan penelitian ini penulis juga di dukung dengan melakukan wawancara langsung terkait dengan masalah yang sedang diteliti.Hasil penelitian tersebut dapat di simpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pemilik kapal perikanan yang tidak memiliki surat izin kapal di Kabupaten Penajam Paser Utara, dapat dilakukan dengan cara melakukan penegakan hukum secara preventif dan represif, preventif yang dimaksud yaitu memberikan sosialisasi dan melakukan pengawasan sementara secara refresif yaitu melakukan penindakan dengan cara memberikan teguran serta melakukan pembinaan dan pencatatan atas pelanggaran. Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap pemilik kapal perikanan yang tidak memiliki izin kapal di Kabupaten Penajam Paser Utara, antara lain adalah faktor substansi hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan prasarana, kurangnya kesadaran masyarakat, dan faktor kebudayaan.Saran bagi penelitian terkait surat izin kapal yaitu perlu adanya upaya pemerintah agar lebih serius untuk menindak lanjuti mengenai surat izin kapal dengan melakukan sosialisasi kepada masyrakat. sehingga masyarakat akan lebih mudah melakukan aktifitas dilaut.Â Kata kunci : Penegakan Hukum, Kapal Perikanan, Surat Izin Kapal Â Â BAB II. PENDAHULUANÂ A. Latar Belakang MasalahNegara Indonesia sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia yang diapit antara dua benua yaitu benua Asia-Australia dan diapit antara dua Samudra Indonesia-Pasifik. Indonesia terdiri dari 17.508 pulau, garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas sekitar 3,1 juta km2 (0,3 juta km2 perairan territorial 2,8 juta km2 perairan nusantara), atau dengan kata lain luas wilayah laut indonesia mencapai 80 % dari luas daratan. Wilayah perairan yang luas tersebut mempunyai kekayaan bawah laut dan mengandung banyak sumber daya ikan yang potensial. Kekayaan laut tersebut tidak akan habis apabila dimanfaatkan dengan baikuntuk kepentingan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sebagian besar penduduk Indonesia merupakan penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan, mengingat Indonesia merupakan Negara Kepulauan terbesar di Benua Asia, karena itu kesadaran bersama untuk selalu menjaga keterseimbangan ekosistem laut sangat dibutuhkan terutama bagi para nelayan.[1] Kabupaten Penajam Paser Utara, merupakan kabupaten yang terbentuk secara yuridis formal berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki 4 kecamatan, yakni Kecamatan Penajam, Kecamatan Waru, Kecamatan Babulu dan Kecamatan Sepaku. Total luas daerah Kabupaten Penajam Paser Utara ialah 3.333,06 km2, memiliki sumber daya alam yang cukup banyak dan beragam. Adapun salah satu sektor sumber daya alam yang cukup menjadi andalan ialah sektor perikanan dan kelautan. Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki luas wilayah laut sebesar 272,24 km2, sehingga dapat dikatakan Kabupaten Penajam Paser Utara kaya akan potensi kemaritiman yang bisa diandalkan.[2] Dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki menjadikan penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara cukup banyak berprofesi sebagai nelayan baik nelayan tradisional maupun modern. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, adapun jumlah nelayan sebanyak 4.022 orang yang tergabung dalam 245 Kelompok Usaha Bersama (KUB). Adapun data hasil produksi tangkapan yang diperoleh sebesar 4.463,2 Ton, sedangkan jumlah perahu/kapal penangkapan menurut jenis ukuran yaitu 3.691, dan yang telah memiliki surat izin maupun yang saat ini terdata di Dinas Perikanan dan Kelautan Â Kabupaten Penajam Paser Utara berjumlah 400 kapal.[3]Permasalahan yang timbul hingga saat ini ialah cukup banyaknya kapal-kapal yang belum memiliki izin-izin administratif untuk melakukan penangkapan ikan, data yang berhasil dihimpun melalui dinas perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara masih terdapat 46% yang belum melengkapiÂ surat-surat. Pentingnya pengurusan surat-surat kapal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.27/MEN/2009 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan, Pasal 2 menyebutkan bahwa â€œkapal perikanan milik orang atau badan hukum Indonesia yang dioperasikan untuk kegiatan usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan atau laut lepas wajib didaftarkan sebagai kapal-kapal perikanan Indonesiaâ€.Adapun Undang-undang yang mengatur dalam hal perizinanÂ perikanan ialah Undang-UndangÂ Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, di mana dalam Pasal 36 ayat (1) yang menyebutkan bahwa â€œKapal perikanan milik orang Indonesia yang dioprasikan di wilayah pengolaan perikanan Republik Indonesia wajib didaftarkan terlebih dahulu sebagai kapal perikanan indonesiaâ€ dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009Â menyebutkan bahwa â€œPendaftaran kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen yang berupa :a. Bukti kepemilikanb. Identitas pemilikc. Surat ukurSelanjutnya Pasal 37 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 menyebutkan bahwa â€œSetiap kapal perikanan Indonesia diberi tanda pengenal kapal perikanan berupa tanda selar, tanda daerah penangkapan ikan, tanda jalur penangkapan ikan, dan atau tanda alat penangkapan ikanâ€.[4]Surat-surat kapal tersebut diantaranya surat ukur kapal atau certificate of tonnage and measurement yaitu satu sertifikat kapal yang didapatkan sesudah diselenggarakan pengukuran pada kapal oleh juru ukur serta lembaga pemerintahan yang berwenang, yang disebut sertifikat pengesahan serta ukuran-ukuran serta tonase kapal menurut ketetapan yang berlaku. Adapun dinas yang menerbitkan surat-surat kapal tersebut yaitu Dinas Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara dengan kriteria kapal dibawah 10 gross tonage (GT). Dalam hal ini peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara sangat penting dalam memberikan sosialisasi mengenai manfaat dari kepemilikan surat-surat kapal tersebut.Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahasnya lebih jauh ke dalam proposal yang berjudul â€œPenegakan Hukum Terhadap Pemilik Kapal Perikanan Yang Tidak Memiliki Surat Izin Kapal Di Kabupaten Penajam Paser Utaraâ€.Â Â Â Â Â B. Rumusan MasalahÂ Â Â Â Â Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan usulan penelitian ini adalah sebagai berikut :Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pemilik kapal perikanan yang tidak memiliki surat izin kapal di Kabupaten Penajam Paser Utara ?Â C. Metode PenelitianMetode penelitian yang digunakan dalam penulisan penilitian ini adalah metode penilitian yuridis empiris. Empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artiannya dan peneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat, dikarenakan dalam penelitian ini meliputi orang dalam hubungan hidup dimasyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian sosiologis, dapat dikatakan bahwa penelitianÂ hukum yang di ambi dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.Sumber DataData primerData tersebut diperoleh melalui penelitian lapangan (primer search) dengan cara wawancara. Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari pihak responding dan narasumber tentang subjek yang akan diteliti memalui wawancara tanya jawab. Teknik wawancara yang digunakan bebas terpimpin, dimana pertanyaan-pertanyaan telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman bagi responden, akan tetapi dimungkinkan timbul pertanyaan lain yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya wawancara.Data sekunderData sekunder dalam penelitian ini adalah hasil studi dokumentasi dan kepustakaan yang diperoleh dari perpustakaan yaitu data yang diperoleh dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data yang sudah terdokumentasi dalam bentuk bahan-bahan hukum maupun non-hukum. Bahan-bahan hukum terdiri dari bahan primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan non-hukum merupakan data sekunder yang diperlukan untuk mendukung dalam penelitian yaitu bahan-bahan lain yang berkaitan dengan judul penelitian, yaitu yang telah ada dalam masyarakat dan lembaga tertentu. Termasuk dalam kelompok ini adalah dokumentasi, peraturan-peraturan pemerintah, dan lain-lain.Data TersierData tersier berupa bahan bacaan lain berupa karya ilmiah, literatur-literatur, hasil penelitian yang akan berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam penelitian ini. Untuk memperoleh data primer yang ingin diperoleh adalah berupah pendapat atau informasi dari pihak-pihak yang sangat menentukan terjadinya alih ilmu pengetahuan, serta apa hambatan yang menjadi kendala dan saran yang mendukung terlaksananya alhi ilmu pengetahuan.Prosedur Pengumpulan DataDalam penelitian ini bertitik tolak pada data sekunder, maka proses pertama yang dilakukan penulis adalah pengumpulan data yaitu dengan cara mengadakan telaan bahan pustaka dan studi dokumen. Bahan pustaka dan dokumen yang diteliti barkaitan dengan larangan penggunaan beberapa jenis alat tangkap. Disamping itu juga dilakukan studi lapangan melalui serangkaian wawancara pada instansi terkait.Wawancara dilaksanakan setelah melakukan inventarisasi permasalahan secara lebih konkrit, yang berkaitan dengan literature-literature atau peraturan perundang-undangan khususnya dibidang perikanan maupun faktor-faktor lainnya, untuk selanjutnya memperoleh data sebanyak-banyaknya mengenai sumber maupun informasi, yang relevan dengan pokok permasalahan dan penelitian.Analisis DataAnalisis data melalui identifikasi fakta yaitu proses menentukan bahwa rangkaian fakta yang terdapat dalam bahan-bahan hukum yang dapat dijadikan sumber dalam penelitian dengan penguraian secara diskriptifÂ kualitatif. Agar penelitian ini tidak hanya menggambarkan data-data semata, tetapi juga mengungkapkan realitas mengenai pemilik kapal perikanan yang tidak memiliki surat izin kapal di Kabupaten Penajam Paser Utara serta faktor-faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban hukum apabila masih terdapat kapal nelayan perikanan yang tidak melengkapi surat izin kapal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Proses untuk mendeskripsikan secara sistematis data sebagai proses pem berian jawaban atas pertanyaan rumusan masalah yang telah dijelaskan pada poin rumusan masalah diatas dan menjadi salah satu dasar mengapa penelitian ini merupakan penelitian yang cukup layak untuk dikaji dan dilakukan pembahasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Â D. Tinjauan PustakaÂ Pengertian Penegakan HukumPenegakan hukum ialah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, baik yang bersifat penindakan secara teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, sehingga dapat tercipta suasana aman, damai dan tertib demi untuk pemantapan kepastian hukum dalam masyarakat.Penegakan hukum adalah sebuah tugas. Tugas yang diemban oleh aparat penegak hukum dan karena tugas, seperti dikatakan Kant, merupakan â€œkewajiban kategorisâ€, â€kewajiban mutlakâ€. Disini tidak mengenal istilah â€œdengan syaratâ€. Tugas adalah tugas, wajib dilaksanakan[5]Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai dengan pedoman prilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara Penegakan hukum itu sendiri adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu[6].2. Faktor - faktor yang Mempengaruhi Penegakan HukumFaktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut SoerjonoSoekanto adalah[7]Faktor HukumPraktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peacemaintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian.Faktor Penegakan HukumFungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hokum3.Â Faktor Sarana atau Fasilitas PendukungFaktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun di sadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.4. Faktor MasyarakatPenegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.Faktor KebudayaanBerdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban HukumPengertian PertanggungJawaban HukumTanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak dan atau melaksanakan kewajibannya, dimana setiap orang pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggungjawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.[8]Pada pertanggungjawaban hukum dalam arti tanggung jawab individual dan kolektif ada perbedaan terminologis antara kewajiban hukum dan pertanggungjawaban hukum diperlukan ketika sanksi tidak hanya dikenakan terhadap deliquent, tetapi juga terhadap individu yang secara hukum terkait dengannya. Hubungan tersebut ditentukan oleh aturan hukum. [9]Ada dua istilah yang menunjukkan pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu liability dan responbility.Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjukkan hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Sedangkan responbility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjukkan pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan responbility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.[10]Teori Pertanggungjawaban HukumMenurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa :â€œseseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentanganâ€.[11] Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: [12] â€œKegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence), dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakanâ€.Â Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari :[13]1)Â Â Â Â Â Â Â Pertanggungjawaban individu yaitu seseorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan sendiri2)Â Â Â Â Â Â Â Pertanggungjawaban kolektif yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain3)Â Â Â Â Â Â Â Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan Â Â kerugian.4)Â Â Â Â Â Â Â Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.Pengertian Nelayan Â Pengertian nelayan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang atau masyarakat yang mata pencarian utamanya adalah menangkap ikan. Sedangkan menurut Pasal 1Â Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Nelayan (Standar Statistik Perikanan) adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan atau binatang air lainnya atau tanaman air. Nelayan (FAO-TGRF) adalah orang yang turut mengambil bagian dalam penangkapan ikan dari suatu kapal penangkap ikan, dari anjungan (alat menetap atau alat apung lainnya) atau dari pantai. [14] Sesungguhnya tidaklah mudah mendefinisikan nelayan dengan berbagai keterbatasannya yaitu apakah berdasarkan pekerjaan, tempat tinggal, maupun status pekerjaan. Nelayan dapat didefinisikan sebagai orang atau komunitas orang yang secara keseluruhan atau sebahagian dari hidupnya tergantung dari kegiatan menangkap ikan. Dikatakan sebagai nelayan adalah Orang yang secara aktif melakukan kegiatan menangkap ikan, baik secara langsung (seperti penebar dan pemakai jaring) maupun secara tidak langsung (seperti juru mudi perahu layar, nahkoda kapal ikan bermotor, ahli mesin kapal, juru masak kapal penangkap ikan), sebagai mata pencaharian. Nelayan bukanlah suatu identitas tunggal, mereka terdiri dari beberapa kelompok.Klafikasi Nelayan Berdasarkan Segi Pemilikan Alat Tangkap :1)Â Â Â Â Â Â Â Nelayan buruhMerupakan nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain.2)Â Â Â Â Â Â Â Nelayan JuraganMerupakan nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh orang lain.3)Â Â Â Â Â Â Â Nelayan Per-OranganMerupakan nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri, dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain.Klafikasi Nelayan Berdasarkan Statistik Perikanan:1)Â Â Â Â Â Â Â Nelayan penuhNelayan tipe ini hanya memiliki satu mata pencaharian, yaitu menjadi nelayan.Hanya menggantungkan hidupnya dengan profesi kerjanya menjadi nelayan serta tidak mempunyai pekerjaan dan keahlian selain menjadi seseorang nelayan.2)Â Â Â Â Â Â Â Nelayan Sambilan UtamaNelayan tipe ini mereka berakibat nelayan menjadi profesi utama tetapi mempunyai pekerjaan lainnya buat tambahan penghasilan. Apabila sebagian besar pendapatan seseorang dari aktivitas pengkapan ikan dia diklaim menjadi nelayan.3)Â Â Â Â Â Â Â Nelayan Sambilan TambahanNelayan tipe ini biasanya mempunyai pekerjaan lain menjadi asal penghasilan, sedangkan pekerjaan menjadi nelayan hanya buat tambahan penghasilan.Klafikasi Kelompok Nelayan Berdasarkan Kepemilikan Wahana Penangkapan Ikan1)Â Â Â Â Â Â Â Nelayan PenggarapNelayan penggarap ialah orang yang menjadi kesatuan menyediakan tenaganya turut dan dalam perjuangan penangkapan ikan laut, bekerja menggunakan wahana penangkapan ikan milik orang lain.2)Â Â Â Â Â Â Â Juragan Atau PemilikOrang atau badan aturan yang menggunakan hak apapun berkuasa atau memiliki atas sesuatau kapal atau perahu dan indera alat penagkapan ikan yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan, yang dioprasikan oleh orang lain. Jika pemilik tidak melaut maka dianggap juragan atau pengusaha, jika pemilik sekaligus bekerja melaut mengkap ikan maka dapat diklaim menjadi nelayan yang sekaligus pemilik kapal.Â E. PEMBAHASAN1. Penegakan Hukum Terhadap Pemilik Kapal Perikanan Yang Tidak MemilikiSurat Izin Kapal Di Kabupaten Penajam Paser Utaraa. Tofografi Kabupaten Penajam Paser UtaraKabupaten Penajam Paser Utara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Penajam Paser Utara terletak antara 00o48â€™29â€ - 01o36â€™37â€ Lintang Selatan dan 116o19â€™30â€ - 116o56â€™35â€ Bujur Timur. Posisi Kabupaten Penajam Paser Utara sangat strategis sebagai pintu gerbang transportasi laut dan transportasi darat menuju Provinsi Kalimantan Selatan serta merupakan jalur pergerakan barang dan jasa lintas Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki batas-batas administrasi dengan kabupaten/kota sebagai berikut :Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara;Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Balikpapan dan Selat Makassar;Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Paser dan Selat Makassar;Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai BaratÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Gambar 1. PetaÂ Batas wilayah kabupaten Penajam Paser UtaraSecara administratif luas wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah 3.333,06 Km2, terdiri dari 3.060,82 Km2 luas darat dan 272,24 Km2 luas lautan. Kecamatan yang wilayahnya relatif luas dibanding kecamatan lain adalah Kecamatan Penajam dan Kecamatan Sepaku, sedangkan kecamatan dengan luas wilayah tersempit adalah Kecamatan Babulu.Â Â Â Â Â Â NO.KecamatanLuas (Km)LetakDaratanPerairanLongLat1Penajam1.036,70170,67116Â°46'6.731