REKONSEPTUALISASI PENGATURAN MONEY GAME (INVESTASI ILLEGAL/BODONG) SEBAGAI TINDAK PIDANA DIKAITKAN DENGAN UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR DI INDONESIA - Rahmadani, Defani Lisaura (Universitas Muhammadiyah Bengkulu, 2021)
ABSTRAKMoney game adalah suatu kegiatan pengumpulan uang kegiatan menggandakan uang yang pada praktiknya pemberian bonus atau komisi diambil dari penambahan atau perekrutan anggota baru, dan bukanlah dari penjualan produk. Kalaupun ada penjualan produk, hal itu hanyalah kamuflase. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan money game (investasi illegal/bodong) sebagai tindak pidana dikaitkan dengan upaya perlindungan hukum investor di Indonesia dan bagaimanakah rekonseptualisasi pengaturan money game (investasi illegal/bodong) sebagai tindak pidana dikaitkan dengan upaya perlindungan hukum investor di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan (Library Research), yaitu metode pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta tulisan yang terkait penelitian ini. Sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, Pengaturan money game (investasi illegal/bodong) sebagai tindak pidana dikaitkan dengan upaya perlindungan hukum investor di Indonesia masing tidak efektif dalam penerapannya, hal ini dikarenakan dalam praktek lapangan, bahwasanya aparat penegak hukum cendrung berpedoman pada KUHP dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku. Padahal perbuatan pelaku bisa dijerat dengan aturan hukum diluar KUHP. Adanya aturan yang berbeda tentu mempunyai maksud dan tujuan supaya aturan tersebut bisa diterapkan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Dan Gagasan rekonseptualisasi money game (investasi illegal/bodong) sebagai tindak pidana dikaitkan dengan upaya perlindungan hukum investor di Indonesia yaitu dapat dilihat dari tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture). Sebaik apapun penataan struktur hukum, tujuannya untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan, dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif, segala upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak serta merta bergantung pada aturan, norma yang mengatur. Namun hasil dari penegakan hukum tersebut juga di tentukan dari faktor budaya hukum.Kata kunci: money game; tindak pidana; perlindungan hukum; investor.ABSTRACTMoney game is an activity to collect money, the activity of multiplying money, which in practice is giving bonuses or commissions taken from the addition or recruitment of new members, and not from product sales. Even if there is a sale of a product, it is only camouflage. The main problem in this research is how the regulation of money games (illegal investment / fraud) as a criminal act is associated with legal protection efforts of investors in Indonesia and how the reconceptualization of money game regulation (illegal investment) as a criminal act is associated with legal protection of investors in Indonesia. . The research method used is in this study, the author uses normative legal research, namely library research, which is a data collection method by studying books, laws and regulations, and writings related to this research. The nature of the research, this research is descriptive analytical. From the results of the study it can be concluded, From the results of the study it can be concluded that the regulation of money games (illegal investment) as a criminal act is associated with legal protection for investors in Indonesia, which is not effective in its application, this is because in field practice, law enforcement officials tend to guided by the Criminal Code in enforcing the law against the perpetrator. Even though the perpetrator's actions can be charged with legal regulations outside the Criminal Code. The existence of different rules certainly has the intent and purpose so that these rules can be applied in accordance with the actions committed by the perpetrator of the crime. And the idea of reconceptualizing money game (illegal investment) as a criminal act is associated with legal protection for investors in Indonesia, which can be seen from the three elements of the legal system, namely the structure of law, the substance of the law and culture. law (legal culture). No matter how good the legal structure is, the aim is to carry out the stipulated legal rules, and no matter how good the quality of the legal substance made without the support of a legal culture by people involved in the system and society, law enforcement will not run effectively, all efforts made by law enforcement officers do not necessarily depend on the rules, norms that govern. However, the results of law enforcement are also determined by legal culture factors.Keywords: money game; crime; legal protection; investors.