Korupsi Bantuan Sosial COVID-19: Analisis Implementasi Etika Normatif Pejabat Publik di Indonesia COVID-19 - Agnes Betresia; Suyanti Welvyna Situmeang; Priskilla Verdina; Lina Miftahul Jannah; Evie Oktafia (Magister Administrasi Publik, FISIP, 2021)
Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari KKN, diperlukan adanya implementasi etika agar dapat membangun integritas pemerintahan dan menumbuhkan kepercayaan publik. Namun, pemerintah dinilai masih lemah dalam tata kelola akibat maraknya kasus korupsi di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi etika yang dilakukan pelaku korupsi dan penegak hukum dalam kasus korupsi bantuan sosial COVID-19. Studi dilakukan menggunakan data sekunder, dimana hasil analisis dipaparkan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil studi menunjukkan bahwa pelaku korupsi bansos COVID-19 tidak menerapkan etika dalam menjalankan tugas dan fungsinya, baik secara deontologi dan teleologi. Di sisi lain, penegak hukum telah menggambarkan perilaku etis secara etika deontologi yang dicerminkan dari kode etik profesi dalam menjatuhkan hukuman vonis.