DPRD Kabupaten Pasuruan Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Perspektif Maslahah - Ahmad Muzakki (Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021)
Terdapat sengketa tanah seluas 539 hektar dengan beberapa alasan dan latar belakang sejarah di Kabupaten Pasuruan antara warga Desa Sumberanyar dengan TNI AL. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, pertanahan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Penelitian bertujuan menganalisis terkait efektivitas peran DPRD Kabupaten Pasuruan dalam menyelesaikan sengketa tanah tersebut serta peran DPRD dalam hal ini melalui perspektif Maslahah. Jenis penelitian ini yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh dari wawancara, observasi dan sebagainya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pemerintah Daerah sudah berupaya untuk mempertemukan semua pihak terkait namun hingga saat ini belum ada penyelesaian. Masyarakat berharap bisa tetap mendapatkan haknya terkait pengelolaan tanah, tinggal dengan aman, dan tidak terintimidasi. Sedangkan dari perspektif maslahah belum terpenuhi karena belum melaksanakan pemeliharaan kelima unsur pokok maslahah yang dicetuskan oleh Al-Ghazali. Pemerintah Daerah diharapkan agar lebih serius dalam menyelesaikan sengketa tanah tersebut dan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan serta membentuk tim khusus untuk menyelesaikan permasalahannya.