Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Perda Kota Batu Tentang IMB Perspektif Siyasah Dusturiyah - Lailatul Hidayah (Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021)
Satuan Polisi Pamong Praja adalah lembaga penegakan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang diberi amanah untuk membentuk Satpol PP agar membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Perda serta menjaga ketertiban, keamanan masyarakat, dan menertibkan bangunan yang tidak memiliki IMB. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penegakan Perda oleh Satpol pp Kota Batu serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan Perda oleh Satpol PP Kota Batu. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis, untuk metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk metode analisis data menggunakan deskriptif analisis. Adapun hasil penelitian antara lain: (1) Peran Satpol PP dalam menyelesaikan pelanggaran IMB berjalan dengan lancar tanpa adanya tindakan anarkis dan sesuai dengan perspektif siyasah dusturiyah. Sebab dalam prosesnya, Satpol PP menggunakan beberapa tahapan, antara lain: (a) Sosialisasi, (b) Pendataan, (c) Peringatan, dan (d) Penertiban. (2) Faktor penghambatnya antara lain: (a) Faktor internal, (b) Faktor eksternal. (3) Adapun upaya hukum yang dilakukan Satpol PP untuk mengatasi pelanggaran IMB antara lain: (a) Penyegelan dan penghentian, (b) Pembongkaran.