Customary Law Approaches to Ḥaḍānah Disputes in Aceh: Arguments and Social Implications - Adelina Nasution; Ismail Fahmi Arrauf Nasution (Universitas Islam Negeri Jakarta, 2021)
This paper discusses ḥaḍānah practice in Muslim communities based on a case study in Aceh, Indonesia. This paper focuses on society's arguments in choosing a conflict resolution mechanism in post-divorce child custody. This study is based on in-depth interviews with families experienced in using litigation and non-litigation approaches in custody cases. The authors explore Acehnese people's foundational arguments in choosing the non-litigation solution based on economic, customary, legal understanding and awareness, distance and time consideration. The result shows that their choice is a part of the negotiation process of the national law, Islamic law, and local context of Aceh. However, this study finds out that, children still suffer from loss of reciprocal relationship from their parents although the ḥaḍānah cases well resolved. Abstrak: Tulisan ini membahas praktik hadanah pada masyarakat Muslim berdasarkan studi kasus di Aceh, Indonesia. Tulisan berfokus pada argumentasi pemilihan mekanisme resolusi konflik pengasuhan anak yang terjadi akibat perceraian sepasang suami-istri. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap keluarga yang sedang atau pernah menjalani proses penyelesaian konflik hadanah secara litigasi atau non-litigasi. Penulis mengeksplorasi argumentasi masyarakat Aceh dalam memilih penyelesaian konflik hadanah secara non-litigasi baik dari aspek ekonomi, adat, pemahaman dan kesadaran hukum, serta aspek jarak dan waktu. Tulisan ini menemukan bahwa pilihan mekanisme penyelesaian konflik hadanah dalam masyarakat Aceh merupakan bagian dari proses negosiasi antara hukum nasional, hukum Islam dan konteks lokalita Aceh. Tulisan ini pada akhirnya menyimpulkan bahwa meskipun suatu mekanisme penyelesaian konflik hadanah yang dipilih dilandasi pada mekanisme yang dianggap terbaik, anak tetap menjadi pihak yang dirugikan akibat konflik perdata diantara kedua orang tua mereka.