TRANSFORMASI ASAS PUBLISITAS KEPAILITAN DAN PKPU UNTUK PENURUNAN BIAYA KEPAILITAN DAN KEMUDAHAN AKSES INFORMASI DALAM MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI INDONESIA - Teddy Anggoro (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2021)
Publikasi penanganan kepailitan dan penundaan utang menjadi salah satu aspek penting dalam membuat sistem kepailitan menjadi efektif dan murah. Globalisasi membuat batasan-batasan waktu dan wilayah menjadi semu. Kondisi ini berpengaruh pada yurisdiksi hukum yang berlaku dalam penanganan kepailitan dan penundaan utang sehingga publikasi juga dituntut tetap dapat diakses dimanapun pihak yang berkepentingan berada. Portal website telah diterapkan sebagai solusi penyelenggaraan publikasi yang efektif di era digital seperti sekarang. Terlebih dengan situasi pandemi sekarang, semakin banyak perusahaan yang membutuhkan penanganan kepailitan maupun penundaan utang. Dalam menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normative) yang selain kajian perundang-undangan (statute approach), juga kajian perbandingan hukum (comparative approach), dan sejarah (historical approach), dengan pendekatan kualitatif. Dengan situasi yang sulit, debitur sangat terbantu dengan adanya portal website karena tidak adanya lagi kewajiban untuk pemasangan iklan di surat kabar yang berbiaya mahal. Dalam hal ini penyelenggaraan publikasi penanganan kepailitan dan penundaan utang menjadi upaya pemerintah dalam meningkatkan akses keadilan di Indonesia, dan membantu pemulihan ekonomi saat ini. Pengadaan portal website ini merupakan terobosan dalam meningkatkan aksesibilitas dalam iklim bisnis di era ekonomi digital dan terciptanya sistem hukum bisnis di Indonesia yang berkelanjutan.